Mengemban Amanat Butuh Pengabdian Yang Tulus

Penulis: Drs.H.Aristo Munandar =- Sebagai aparatur pemerintahan dewasa ini, tugas yang kita emban tidaklah ringan. Bukan hanya sekedar menjalankan rincian uraian tugas pokok dan berbagai proyek yang ditetapkan, namun sasaran yang diinginkan adalah berjalannya pembangunan dan munculnya kepuasan masyarakat.

Kerelaan hati dalam pengabdian kepada bangsa dan negara yang dilandasi oleh semangat reformasi, sudah menjadi keharusan dan telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konsep Good Governence (kepemerintahan yang baik) menuntut aparatur pemerintahan agar lebih konsisten dengan amanah pelayanan masyarakat yang di embannya. Aspirasi yang berkembang dan mengakar dari sendi-sendi kehidupan masyarakat sebenarnya merupakan tugas seorang aparatur pemerintahan. Ini harus segera disikapi dan menjadi perhatian khusus dalam peningkatan kinerja aparatur.

Proses penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan penyediaan public goods and services yang kita kenal dengan governence (pemerintahan atau kepemerintahan) dalam praktek terbaiknya disebut Good Governence (Kepemerintahan yang baik). Pertanyaan yang sering muncul dan menjelma menjadi uraian tanggungjawab aparatur pemerintah adalah seberapa jauh kita sebagai aparatur mampu menginterpretasikan serta memahami tugas dan tanggungjawab kita. Hal ini terpulang dari kesiapan diri kita untuk menjawab tantangan kerja. Pada kondisi apapun, terselenggaranya Good Governence merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam meraih kesejahteraan sosial.

Hal ini merupakan salah satu bagian dari karakteristik Good Governence yang diajukan oleh UNDP, seperti:

1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2.Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

3. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake holders.

5. Consensus Orientation. Good Governence menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Equity. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Effectiveness and Efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governence dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan dalam bentuk strategi pelaksanaan kerja sebagai pengejawantahan visi dan misi organisasi.

Pada rumusan kesepakatan yang di peroleh dari forum kerjasama antar asosiasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) untuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; ditambahkan prinsip ke –10 (sepuluh) yaitu Propesionalisme.

Propesionalisme ini digariskan agar aparatur pemerintahan mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dengan biaya pelayanan terjangkau.
Kearifan dan kebijaksanaan dalam memahami segala aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat adalah “senjata” yang harus dimiliki, sebab ini merupakan perlengkapan penting seorang aparatur untuk maju ke “medan pertempuran” melawan keterbelakangan dan kemiskinan. Pemahaman konsep dasar akuntabilitas yang berlandaskan kepada klasifikasi responsibility manajerial merupakan pelajaran awal seorang aparatur agar mampu bertanggungjawab atas segala kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Seorang pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri sering dihadapkan kepada perubahan-perubahan yang butuh pemikiran strategik serta kritis, hal tersebut harus juga diimbangi dengan daya sensitifitas dan responsifitas atas sinyal-sinyal (aspirasi masyarakat). Begitupula dengan pemilihan waktu serta saat yang tepat untuk memulai langkah pengidentifikasian, perumusan, pemecahan dan peninjauan terhadap kebijakan pembangunan secara tepat kita rekomendasikan dengan penuh ketelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemikiran diatas merupakan tulisan-tulisan ber- “tinta emas” yang menjadi wacana bagi setiap aparatur pemerintah Kabupaten Agam. Kita yakin dan percaya, bahwa semua kita memahami tuntutan itu, akan tetapi tidak banyak diantara kita yang mampu membangun peranan, baik secara individu maupun dalam artian institusional. Sebahagian kita masih terjebak oleh rutinitas kerja dan hanyut oleh pembiasaan diri dan situasi kemudian mengambil posisi sebagai pelayan birokrasi bukan pelayan masyarakat. Seandainya penyadaran diri tidak segera dilakukan, akan sulit bagi kita untuk menjadi bagian dari masyarakat.

Bagi Kabupaten Agam, keunikan alam yang dimiliki (memiliki gunung, lembah, danau dan pantai) memberikan warna tersendiri terhadap watak dan karakter masyarakat Agam. Sifat masyarakat yang dinamis, kritis, ulet dan terkadang tampil dalam pola prilaku yang tempramental yang tercermin dari bendera Agam yang berwarna merah dan harimau sebagai lambang daerah, haruslah dipahami oleh setiap aparatur yang bertugas di Ranah Rang Agam Nan Permai ini.

Kesepakatan dan keseriusan kita dalam membangun Agam telah dirajut dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemerintahan Nagari. Akhirnya konsep yang diakui secara De Yure itu secara De Facto pada tanggal 11 Nopember 2001 dicanangkanlah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam oleh Gubernur Sumatera Barat. Ini sebagai salah satu bukti keinginan kita untuk memasuki era baru dalam mewujudkan Good Governence. Menempatkan kembali Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintahan terdepan . Ini dimaksudkan agar rangkaian proses pemberdayaan (empowerment) dari masing-masing individu masyarakat Kabupaten Agam lebih terkonsentrasi dan terpola sesuai dengan falsafah minang “Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah” .

Menyuntikkan persaingan dalam kualitas pelayanan masyarakat menjadi pola acuan Pemerintah Kabupaten Agam dengan prinsip “Barek Sapikua Ringan Sajinjiang”. Konsekuensinya, aparatur pemerintah yang tidak mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai visi dan misi unit kerjanya akan di “geser” oleh kompetisi pelayanan yang sudah digariskan Pemerintah Kabupaten Agam. Kita sama-sama tahu, fungsi pelayanan kepada masyarakat pada intinya adalah bagaimana tercapainya suatu pemikiran kerjasama yang baik dalam dalam mewujudkan cita-cita pemberian pelayanan tersebut. Yang terpenting dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat itu, bukan memandang siapa yang memberi pelayanan, melainkan siapa yang mampu menciptakan kondisi yang lebih baik dan dinamis bagi masyarakat atau objek yang dilayani.

Hal ini kita adopsi dan menjadi cermin bagi para pejabat eselon V (lima) sampai eselon II (dua) dalam berkompetisi dalam menunjukkan kemampuan dan daya saing pemberian pelayanan terbaik kepada tugas-tugas dan kepada masyarakat. Yang kurang mampu menyesuaikan diri akan kita jadikan sebagai “penonton” pembangunan di tepi arena.

Berbagai upaya ditempuh Pemerintah Kabupaten Agam untuk merespon pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Agam. Tugas pokok pemerintahan tersebut (services) diterjemahkan kembali dalam bentuk membuka unit pelayanan terpadu seperti Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu) dan Unit Pelayanan Informasi Bisnis (UPIB) yang berlokasi di Mess Pemda Agam di Jalan Perwira Belakang Balok Bukitinggi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Agam yang berdomisili di wilayah Agam bagian timur terlayani secara optimal, sama seperti pelayanan yang diberikan di Kantor Bupati Agam, Lubuk Basung. Unit pembantuan ini menyediakan 21 (dua puluh satu) jenis pelayanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Beberapa diantaranya adalah pelayanan akan rekomendasi surat keterangan miskin, ijin pengelolaan air bawah tanah, rekomendasi bantuan masjid, rekomendasi peminjaman alat-alat berat, rekomendasi ijin penelitian, rekomendasi tanda daftar perdagangan, tanda daftar industri serta bentuk pelayanan lainnya. Disamping itu, untuk menampung aspirasi dalam upaya peningkatan pelayanan informasi terhadap masyarakat Agam dan mempersingkat jalur birokrasi yang ditempuh, mulai bulan Juni tahun 2001 yang lalu telah dibuka Unit Pelayanan Aspirasi Masyarakat yang bertempat di Mess Pemda Agam Belakang Balok. Unit ini langsung dipimpin Bupati Agam dan Wakil Bupati Agam, secara bergantian berkantor di sini setiap hari rabu dan kamis. Apabila ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan maka penggantinya kita tunjuk salah seorang pejabat eselon II (dua). Insya Allah kita akan membentuk 2 (dua) unit pelayanan lagi; yaitu Unit Pelayanan Konsultasi Hukum dan Unit Pelayanan Konsultasi Nagari.

Pada awal tahun 2002 nanti, Pemerintah Kabupaten Agam merencanakan Kantor Camat sebagai “halte” terakhir bagi masyarakat untuk berurusan, baik masalah surat menyurat maupun berbagai jenis pelayanan. Hal ini sudah diawali dengan penyerahan dan atau pendelegasian wewenang guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melalui pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan, salah satunya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jalan menyerahkan pengelolaan sebahagian pajak dan retribusi daerah yang meliputi:

1. Pajak Hotel Dan Restoran
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
5. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
11. Retribusi Izin Gangguan
12. Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Selain itu, dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Agam bersama unsur terkait sedang menggodok 19 bidang yang mencakup 115 pendelegasian wewenang sebagai urusan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari, meliputi:

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Perkebunan
3. Bidang Kehutanan
4. Bidang Pekerjaan Umum
5. Bidang Pendidikan
6. Bidang Perhubungan
7. Bidang Kesehatan
8. Bidang Pariwisata
9. Bidang Kesehatan

10. Bidang Perindustrian
11. Bidang Perdagangan
12. Bidang Koperasi
13. Bidang Kependudukan
14. Bidang Tenaga Kerja
15. Bidang Sosial
16. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
17. Bidang Perencanaan
18. Bidang Penerangan/Informasi Dan Komunikasi

Di bidang pertanahan, masyarakat Agam bahagian timur dapat berurusan ke Kantor Perwakilan BPN di Biaro Kecamatan IV Angkat Candung. Hal yang sama juga diterapkan pada masalah kepindahan rayon pada setiap tahun ajaran pendidikan. Masyarakat Agam di wilayah timur tidak usah mengurusnya ke Kantor Dikbudora Agam di Lubuk Basung, tetapi cukup di Mess Pemda Agam di Belakang Balok. Khusus mengenai pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran di Agam wilayah timur, sesegera mungkin kita realisasikan dan sampai saat ini proses yang ditempuh masih dalam tahap tender.

Begitupula dengan UPIB, masyarakat dapat memanfaatkan jalur internet untuk memasarkan berbagai produk serta mendapatkan berbagai informasi. Melalui website http:www.agamsumbar.net, disajikan berbagai informasi global mengenai Kabupaten Agam dan Pemerintahannya. Potensi-potensi daerah yang ditampilkan merupakan salah satu bentuk “katalisator” pembangunan. Sasaran yang diharapkan agar para investor dan perantau Agam dapat secara mudah mengakses berbagai peluang bisnis dan kerjasama dengan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Agam. Kerjasama dalam bentuk penanaman investasi dan perjanjian akan sangat merangsang perkembangan pembangunan masyarakat di Kabupaten Agam.

Kita juga mencoba menjembatani para perantau Agam maupun investor yang berada di Ibu Kota Negara dan kota-kota besar lainnya dengan membuka Kantor Perwakilan Kabupaten Agam di kawasan elite Menteng Jakarta Pusat. Tentunya, ucapan terimakasih kita sampaikan kepada Bapak H.Hakim Datuk Thantawi (Ketua Yayasan Pembangunan Agam) yang menyiapkan segalanya untuk berdirinya Kantor Perwakilan Agam di Jakarta ini. Berdirinya kantor ini dimaksudkan agar komunikasi antara para investor dan perantau Agam lebih mudah, jelas dan terarah.
Berbagai upaya pelayanan masyarakat yang dilakukan tidak terlepas dari keinginan kita semua, masyarakat Kabupaten Agam agar Mandiri, Berprestasi yang madani. Dari kesiapan sumber daya manusia aparatur sendiri, Pemerintah Kabupaten Agam dengan keterbatasannya sangat konsen dengan masalah ini.

Pemberian Kesempatan bagi aparatur untuk menambah wawasan pengetahun melalui diklat-diklat maupun untuk melanjutkan pendidikan, baik yang menempuh pendidikan D-3 sampai jenjang pendidikan Strata 2 (S-2) di berbagai perguruan tinggi baik di perguruan tinggi Indonesia maupun di luar negeri, seperti Amerika, Belanda, Australia dan Inggris. Sampai pada saat ini pegawai Pemerintah Kabupaten Agam yang sudah menamatkan pendidikan Program Pascasarjana S-2 berjumlah 18 (delapan belas) orang dan yang sedang menempuh pendidikan berjumlah 26 orang. Kita tidak main-main dalam menyiapkan sumber daya manusia Agam dan diharapkan sangat prestasi Agam secara dini dapat di cicil untuk menggapai Agam Mandiri Berprestasi Yang Madani, kelak.

Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, Pemerintah Kabupaten Agam terus berupaya merumuskan berbagai produk hukum sebagai perangkat lunak kebijakan pembangunan Agam. Pengembangan forum dialog dan konsultasi antara eksekutif dan legislatif menjadi forum persaudaraan atas nama kesejahteraan masyarakat Agam, terus ditempuh dalam seluruh proses pembangunan masyarakat Agam. Diharapkan dengan demikian kebersamaan akan tanggungjawab pembangunan benar-benar dimiliki dan tertanam di benak masing-masing abdi negara dan abdi masyarakat ini.

Itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, namun memerlukan kerja keras dari seluruh komponen, baik aparatur maupun masyarakat yang berada dikampung maupun diperantauan, sehingga beban berat yang menjadi tanggungjawab kita dapat diselesaikan bersama-sama, sesuai dengan semboyan Agam ”Barek Sapikua Ringan Sajinjiang” guna mewujudkan visi Kabupaten Agam “Agam Mandiri Berprestasi Yang Madani”. Begitu juga, seorang aparatur yang baik harus memiliki visi dan misi pengabdian yang jelas, inovatif dan dilandasi keimanan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang aparatur yang baik akan menghindari diri dari perbuatan tercela karena ia terpanggil untuk menjaga kewibawaan negara dan amanah Allah SWT. Seorang aparatur harus berusaha membangun komitmen untuk menjadikan dirinya teladan kebaikan. Untuk mengembangkan prilaku aparatur yang berkualitas dan demokratis, diperlukan kepekaan terhadap situasi lingkungan sehingga bisa secara tepat dan cepat mengantisipasi segala perubahan yang terjadi. Disamping itu, keterbukaan pikiran haruslah dimiliki karena pada dasarnya tidak ada kebenaran yang bersifat tunggal. Kita harus bisa mendengar, mempelajari dan menterjemahkan “suara orang banyak” sehingga keinginan pemerintah kabupaten dapat sinkron dengan dambaan dan cita-cita masyarakat.

Keseluruhan tugas-tugas tersebut diatas, menuntut kepedulian dan kearifan dari seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, termasuk didalamnya unsur TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan seluruh masyarakat Kabupaten Agam. Kita sadari dari sekarang bahwa bumi Kabupaten Agam yang sekarang kita bangun adalah titipan anak kemanakan kita generasi penerus bangsa, dimanapun kita berada mereka menunggu hasil kerjasama kita membangun Agam Mandiri Berprestasi Yang Madani, dengan keiklasan dan kesungguhan hati. Semoga Allah SWT menyertai kita semua. Amin. +++Penulis Adalah Bupati Agam+++ (Telah dimuat dalam Tabloid Agam Mangiang Tahun 2003)


Share This Post: