Apa Saja yang Dilakukan Pemkab Agam selama 3 Tahun 9 bulan Terakhir...?
Banyak yang bertanya, apa saja yang telah dilakukan aparatur Pemkab Agam tiga tahun terakhir, di bawah pimpinan H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah? Pertanyaan itu wajar, karena mereka yang bertanya tidak mengetahuinya.
Menurut Rahman, Mantan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Dukcapil telah banyak memberikan kemudahan pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Mereka cukup berurusan sampai kantor camat saja. Untuk pengurusan Akte Kelahiran warga bisa mendapatkannya di kecamatan atau nagari, melalui pelayanan masyarakat di lapangan, dekat tempat tinggal, dan melayani sesuai dengan kebutuhan, seperti untuk keperluan naik haji dan pendidikan dengan waktu relatif cepat.
Untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam pengurusan KK dan Akte Kelahiran, maka dilakukan berbagai upaya antara lain dengan langsung turun ke lapangan baik tingkat kecamatan maupun nagari; memberitahukan masyarakat bahwa pengurusan Akte dan KK bisa cepat. Kemudian dengan melayani masyarakat di lapangan terbuka dengan pakai tenda atau halaman kantor. Kegiatan pelayanan itu dilaksanakan pada hari pasar, sehingga masyarakat banyak bisa terlayani, termasuk memberikan pelayanan langsung ke sekolah-sekolah.
Sedangkan Asisten II Setda Agam, Ir. Isman Imran, M.Si menyebutkan, untuk kepentingan masyarakat dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi; Peningkatan fasilitas dan sistim pelayanan kesehatan; Peningkatan pelayanan mustahik oleh Baznas. Kalau pada tahun 2010 penerimaan BAZ itu baru berkisar 2 milyar namun pada tahun 2014 ini mampu mencapai 9 milyar. Ini tentunya sebuah terobosan yang pantas kita apresiasi sehingga motto Indra Catri, "tidak ada lagi sakit yang tak terobati, tidak ada lagi anak kemenakan yang tidak sekolah" menjadi penyemangat bagi BAZ dalam pengumpulan dana dari para muzaqi. Optimalisasi pelayanan terpadu; Peningkatan infrastruktur untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ke tempat ibadah.
Kemudian juga dilakukan pelimpahan kewenanangan pelayanan perizinan pada KPMPT; Verifikasi data serta Pelayanan kependudukan dan Capil; Pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.
Dalam upaya memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam, menurut Kalak BPBD, Bambang Warsito, S.Sos, M.Si, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain menambah jumlah personil satgas dari 28 orang menjadi 46. Th 2012 menambah 1 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar). Th 2013 menambah 1 unit lagi armada Damkar. Melakukan penangan cepat waktu terjadi bencana, seperti pada musibah kebakaran, banjir, longsor, orang hilang di gunung, orang hanyut di laut maupun di sungai. Peningkatan kapasitas personil untuk mengikuti pelatihan, seperti latihan Damkar, dan diklat pemetaan daerah rawan potensi bencana. Mengadakan simulasi longsor di Kecamatan Malalak, simulasi tsunami di Tanjung Mutiara. Simulasi gunung Api di Canduang. Tahun ini direncanakan simulasi longsor di Kecamatan Palupuh.
Kemudian penguatan msayarakat dalam sektor kebencanaan dengan membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB). Sedangkan di sekolah dibentuk Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS). Bagi tenaga medis juga diberikan sosialisasi, seperti di RSUD Lubuk Basung dan RS bersalin Rizki Bunda Lubuk Basung.
Di bidang perkoperasian UMKM dan Perindag, menurut Kadis Koperasi UMKM dan Perindag Agam,
Hadi Suryadi, SH, telah dilakukan upaya, antara lain pemberian bantuan modal kerja bagi 7 unit koperasi, masing-masing Rp50 juta; bantuan untuk 2 unit pondok pesantren (Potren) masing-masing Rp100 juta; bantuan untuk 3 unit usaha kecil menengah (UKM) masing-masing Rp65 juta; bantuan bio gas KUD Rp100 juta. Kemudian bantuan pasar yang dikelola KUD Rp900 juta.
Di samping itu juga dilakukan pelatihan kewirausahaan bagi 30 orang pengusaha makanan, Pelaksanaan pemasaran produk ke luar daerah. Di bidang Industri, telah diberikan pelatihan Izin kesehatan 30 unit UKM, pelatihan menjahit bagi 30 UKM, pelatihan sulaman 50 UKM, bantuan 37 unit mesin jahit unutk 6 kelompok masyarakat, bantuan packing dan disain produk.
Di bidang perdagangan, antara lain memberikan bantuan 25 Cool Box untuk pedagang Ikan, 50 unit para untuk petani coklat, 1 unit lengkap alat pengolah gambir.
Pembangunan Pasar Pakan Ahad, Renovasi Pasar Lubuk Basung, Canduang serta Baso dan Tiku. Kemudian juga telah difasilitasi 45 pengelola pasar mengikuti pelatihan. Di bidang Kegiatan Sosial, antara lain telah dilakukan Bedah Rumah tidak layak huni untuk 3 unit rumah setiap tahunnya. Bagi anak keluarga kurang mampu yang berprestasi,juga telah diberikan bea siswa, agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Begitu juga dengan sunatan massal bagi anak keluarga kurang mampu, dan kegiatan sosial lainnya.
Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs. Misran, MPd menuturkan berbagai upaya yang dilakukan untuk memudahkan pelayanan masyarakat selama 3 tahun terakhir, antara lain menempatkan petugas pelayanan Dukcapil secara online di Jirek, dan saat ini di Belakang Balok Bukittinggi, untuk melayani 10 Kecamatan yang ada Agam belahan timur. Kemudian, jemput Bola pelayanan ke kecamatan, nagari, dan sekolah dengan mobil UP3SK (Unit Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil Keliling), dengan jenis pelayanan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Pindah dan Rekam e-KTP. Pihaknya juga menjalin kerjasama dg Pengadilan Negeri memfasilitasi Sidang Keliling ke Kecamatan dan Nagari bagi pelaporan kelahiran terlambat lebih 1 tahun. Hal ini dilaksanakan sejak Januari 2012 - 1 Mei 2013. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencabutan pasal yg memberatkan masyarakat, kerja sama itu dihentikan. Juga telah dilakukan pelimpahan wewenang verifikasi berkas pelayanan akta kelahiran kepada camat dan sekaligus menyaksikan penandatangan register akta yang selama ini dilakukan di Kantor Dukcapil dan tempat pelayanan di Pusyanmas Bkt ( hal ini dimulai sejak 16 Mei 2013).
Untuk membantu warga yang berurusan ke Dinas Dukcatpil, telah dibuat ruang bermain anak dan ruang ibu menyusui di Pusyanmas Bukitinggi, dan Dukcapil Agam di Lubuk Basung.
Di bidang perlindungan masyarakat, menurut Plh. Kabag Humas Setda Agam, Monisfar, S.Sos pengayoman dalam melindungi masyarakat terlihat jelas dari perlindungan di bidang bencana dengan siaganya petugas BPBD serta Dinsosnakertrans dalam penanggulangan dan pendistribusian bantuan.
Begitu juga dari sisi peningkatan dana pembangunan dalam 3 tahun terakhir melalui APBD 2010, yang hanya Rp625 Miliar, telah meningkat tajam 2014 menjadi Rp1,3 Triliun. Tentunya lonjakan tersebut tidak mudah diraih, karena membutuhkan lobi dan pendekatan serta hubungan komunikasi yang baik dengan jajaran kementrian dan DPR RI, serta Pemprov Sumbar.
Menurut Kadis Sosnakertrans Agam, Drs. H. M.Khudri, MM, pihaknya telah menyalurkan bantuan Pemerintah Pusat untuk 120 Lansia masing-masing Rp200 ribu, dan 242 penyandang cacat masing-masing Rp300 ribu/bulan.
Warga terlantar yang mendapat gangguan jiwa sebanyak 32 orang, telah diantar langsung ke RS. Jiwa Gadut, Padang. Tingkat kesembuhan mereka sekitar 50 persen.
Subsidi bagi perbaikan rumah tidak layak huni sudah diberikan untuk 100 unit dengan dana APBD.
Bantuan untuk 22 Panti Asuhan, dengan 1.000 lebih anak asuh juga telah dibantu biaya operasionalnya.
juga telah dilakukan pembinaan terhadap 50 Kube. Bantuan pendidikan juga telah diberikan bagi 1.800 orang anak didik, sejak dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi, dari kalangan keluarga miskin.
Bagi korban bencana kebakaran, telah diberikan bantuan untuk 200 unit lebih rumah yang terbakar, dengan besaran bantuan antara Rp3 juta sampai Rp 10 juta per-unit. Bagi 30 keluarga korban bencana yang meninggal juga diberikan uang duka, masing-masing Rp2,5 juta dan Rp. 5 juta.
Sekitar 700 angkatan kerja yang menganggur telah dilatih ketrampilan kerja, bekerjasama dengan BLK dan Nakertrans Sumbar. Lebih dari 70 persen yang dilatih telah bekerja.
Melalui kegiatan padat karya, baik infra struktur maupun produktif, telah dibantu ekonomi masyarakat sebanyak 1.000 orang lebih. Infrastruktur terbangun jalan baru sebanyak 9 ruas dengan panjang masing- masing 2 Km. Kemudian telah dibangun kolam ikan 20 unit.
juga telah diupayakan memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang ada dari sisi UMR, Jamkes, jam kerja, norma K3 dan lainnya menurut undang undang.
Tahun ini dimulai Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 4.000 KK di 10 kecamatan dalam bentuk bantuan gizi ibu hamil dan bea siswa.
dengan kegiatan tesebut, setidaknya Pemkab Agam, melalui Dinsosnakertrans telah membantu mengentaskan kemiskinan 1.000 KK per-tahun.
sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, ERmanto, S.Pi, M.Si mengatakan, selama 3 tahun terakhir pihaknya telah melakukan kegiatan berupa bantuan dana PNPM dengan nama Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dalam bentuk dana tunai melalui rekening kelompok pembudidaya ikan untuk 21 kelompok, masing-masing kelompok memperoleh dana Rp65 juta. Untuk perikanan tangkap, telah dibantu 18 kelokpok, masing-masing Rp100 juta, dan 5 kelompok pengolah menerima Rp250 juta/kelompok.
Bagi nelayan miskin, telah dibantu pensertifikatan tanah mereka, melalui kerja sama KKP RI secara gratis sebanyak 150 kapling.
Bantuan program Gerakkan Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (GPMP), bekerjasama dengan DKP Sumbar, telah diberikan bantuan alat tangkap dan pengolahan sebanyak 129 KK.
Bagi penangkar benih ikan, telah diberikan bantuan Induk ikan nila, mas, lele unggul (sertivikasi), sebanyak 210 paket. Masing-masing paket 400 ekor, yang dialokasikan untuk penangkar benih ikan di Kecamatan Tanjung Raya, Lubuk Basung, palembayan, dan Ampek Nagari.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, telah diberikan bantuan benih ikan nila, mas, lele, KOI, dan nilem, dalam rangka Program Agam Menyemai, sudah hampir 4 juta ekor.
bantuan reklamasi kolam masyarakat sudah mencapai 10 ribu unit, dan cetak kolam baru sudah selesai 4,6 Ha.
Bagi petani ikan di Kecamatan Tanjung Raya, sudah diserahkan bantuan sampan pompong, dan mesin pompa oksigen untuk KJA di Danau Maninjau sebanyak 25 unit.
Bantuan peralatan panen ikan untuk UPR (unit pembenihan rakyat) berupa tabung gas, mesin potong rumput, mesin penghancur pelet, telah disalurkan sebanyak 150 unit.
Bagi nelayan kecil juga telah diberikan bantuan mesin tempel kapasitas 15 PK, sebanyak 25 unit,berikut 7 unit perahu nelayan kecil, dari dana DAK.
Bagi penjual makanan dari ikan, telah diberikan bantuan estalase di Kecamatan Tanjung Raya, dan Tanjung Mutiara, sebanyak 27 unit,
Untuk upaya penyelamatan pantai, telah dilakukan penanaman cemara laut, bekerjasama dengan DKP Sumbar, propinsi telah terlaksana 10 Ha, dan tahun ini akan ditambah 8,5 Ha, untuk menanami pantai sampai batas Pasaman Barat dari Kementerian Kelautan.
Bantuan Fish box ukuran 50 kg untuk pedagang ikan keliling dan pasar ikan sudah diberikan sebanyak 250 buah.
Untuk membantu petani ikan dalam pengaaan pakan, telah disalurkan bantuan mesin pembuat pakan ikan alami, yang berasal dari Kementerian Kelautan, DKP Sumbar, Koperindag dan DAK, sebanyak 15 unit.
Di sektor perumahan melalui Program BSPS, menurut Asisten II Setda Agam, Ir. Isman Imran, M.Si, telah diterima SK sebanyak 1.104 unit, luncuran tahun 2012, dan 2.374 unit untuk tahun 2013. Ditambah 500 unit lagi jatah dari Kemenpera. Jumlah rumah tidak layak huni (RLTH) di Agam mencapai 7.000 unit, kita target dua tahun ini semua bisa direhab menjadi rumah layak huni,” ujarnya.
Apakah selama 3 tahun 9 bulan masa jabatan Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, bersama Wabup Irwan Fikri Pemkab Agam tidak berbuat untuk pembangunan daerah, demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya...? Semua tergantung darimana seseorang menilainya. Bila cara menilai melalui kaca maa “minus,” mungkin banyak kekurangannya. Tetapi bila dipandang dari kaca mata “plus,” bisa dipastikan Pemkab Agam telah banyak berbuat, walau didera banyak masalah, terutama masalah defisit anggaran setiap tahunnya, seperti diungkapkan salah seorang pengamat kinerja aparatur pemerintah dari LSM KOMA, Anizur Pandu.
Belum lagi peningkatan pembangunan dibidang infratruktur, bidang kesehatan, pendidikan, PNPM Mandiri Pedesaan, PPIP, Peternakan, kekuatan kelembagaan Pemerintahan Nagari, Peningkatan kapabilitas dan kopetensi aparatur PNS yang terlalu panjang kalau kita urai disini.