Badunsanak Membangun Semuanya

Penulis: Drs.H.Aristo Munandar =- Pemberdayaan masyarakat menjadi alternatif bentuk pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan cita-cita kesejahteraan rakyat. Pengembangan pembanguna yang berbasis rakyat (badunsanak) yang partisipatoris menjadi trend bagi pemerintahan saat ini. Untuk menjawab tuntutan reformasi pembangunan, perubahan pola kerja yang tersentral menjadi pembangunan sebagai proses humanisme (people centered development) tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Gagalnya berbagai proses pembangunan masyarakat yang terjadi selama setengah abad ini, disebabkan kita kurang memahami dengat tepat tantangan yang sebenarnya kita hadapi. Berbagai kegiatan yang dirangkai menjadi suatu urutan proses pembangunan seringkali salah pada proses merumuskan masalah yang ingin diselesaikan, daripada mencari alternatif pemecahan masalahnya. Memang banyak factor-faktor sosial sebagai bagian integral dari kehidupan manusia dan masyarakatnya yang dapat berperan mempercepat, memperlambat bahkan membelokkan tujuan pembangunan. Namun sebagai pelayan masyarakat, kurang bijaksana jika kita sebagai aparatur pemerintah tidak siap menyikapinya.

Pentingnya pemahaman kita dalam kapasitas apapun agar mampu mencerna kebutuhan masyarakat merupakan satu prasyarat mutlak untuk memulai pengabdian kepada masyarakat. Banyak makna yang terkandung dalam tugas-tugas pengabdian kita; sebahagian ada yang mengatakan konsep nyata pembangunan masyarakat identik dengan pelayanan (services), ada juga yang memberi makna sebagai pemenuhan kebutuhan dasar (basic need), pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan, namun ada juga yang mengartikannya sebagai pembangunan etnis (ethno development). Apapun terjemahannya, kita sebagai rakyat biasa maupun aparatur pemerintahan sebaiknya berpikir bahwa pembangunan itu hakikatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemerintah Kabupaten Agam membangun Agam ini berangkat dari visi : “Agam Mandiri Berprestasi Yang Madani”. Ada dua inti yang ingin diwujudkan: pertama, terwujudnya masyarakat Agam yang mandiri namun berprestasi. Kemudian yang kedua adalah masyarakat Agam yang bertaqwa kepada Allah SWT. Keseriusan kita tidak sekedar retorika dan untuk gagah-gagahan saja, namun jauh dari itu kita sudah mulai menyusun langkah-langkah untuk mencicil syarat-syarat menuju visi Agam ini. Dilingkungan pendidikan misalnya; tahun ajaran ini kepada seluruh siswa SLTP-SLTA (wanita) yang baru diwajibkan berpakaian muslimah, sedangkan untuk siswa yang lainnya sudah dihimbau dan disosialisasikan agar segera menyesuaikan dirinya. Untuk siswa SLTP (pria) yang semula memakai celana pendek, kini diinstruksikan memakai celana panjang.

Tentu ini bukanlah hal yang baru bagi kita di minang, namun dipandang penting memberi ketegasan dalam mensosialisasikan dan menterjemahkan budaya adat dan ajaran Agama sebagai seorang Muslim. Selanjutnya pada sekolah-sekolah terutama di tingkat SLTP maupun SLTA, dihimbau agar Sholat Dzuhur berjamaah pada Masjid/Mushalla terdekat. Upaya lainya yang menjadi prioritas kita dan telah kita instruksikan adalah: agar dimasukkan materi pelajaran Membaca Alquran serta Tafsir, terutama di sekolah-sekolah umum.

Di Lingkungan Aparatur Pemerintah Kabupaten Agam sendiri sudah terlebih dahulu diinstruksikan agar yang wanita berbusana muslimah ditambah lagi kita mengadakan wirid bersama setiap jumat yang diisi dengan kuliah tujuh menit (KULTUM) yang disampaikan oleh para ulama maupun pejabat Agam. Sedangkan pada setiap harinya baik dilingkungan aparatur pemerintah kita juga melaksanakan kegiatan Sholat Dzuhur berjamaah di masjid terdekat.

Untuk semuanya, pembangunan masyarakat yang partisipatoris, dicoba ditradisikan Pemerintah Kabupaten Agam dan dimulai dari kebebasan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberdayakan dirinya demi kesejahteraan dirinya, namun tidak mengganggu hak dan kewajiban orang lain dilingkungannya. Pemerintah Agam berupaya memfasilitasi, merangsang ataupun memotivator seluruhnya dalam pembangunan. Pola Pembangunan “Goro Badunsanak” yang baru Kita canangkan pada Tanggal 4 Juli 2002 yang lalu sebagai salah satu bukti keseriusan Pemerintah Daerah untuk membangkitkan “batang tarandam” yang ingin membongkar segala potensi dan partisipasi masyarakat agar mau dan mampu mencurahkan segala konsentrasinya untuk membangun daerahnya.

Tidak hanya masyarakat di kampung halaman, perantau-pun terlihat sangat ambisius untuk tampil paling depan memberikan banyak “sumbangan” kepada kampung halamannya. Dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam dalam merenungkan berbagai hal terbaik untuk masyarakatnya, penciptaan budaya transparansi-pun menjadi kebutuhan mendesak bagi kita. Tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara pemerintahan dimulai dari seorang Bupati sampai Wali Nagari, namun diatas semuanya itu dibutuhkan kerjasama dan pemahaman yang seirama dengan masyarakat untuk memahami arti transparansi yang sebenarnya.

Dengan demikian akan tergambar kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan berbagai informasi dan komunikasi yang menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kegiatan “Public Hearing” –pun akan diterapkan sebelum APBD Agam disahkan setiap tahunnya. Ini membutuhkan perhatian dan kepedulian masyarakat yang luar biasa untuk menganalisa program prioritas yang telah dirumuskan pemerintah (walaupun sebelumnya sudah melalui analisa mendalam dan menyeluruh). Jadi walaupun proses penyusunan APBD sudah menjaring berbagai aspirasi yang berkembang di “bawah”, proses ini mau tidak mau akan “memaksa” kita semua untuk lebih berpikir keras memilah-milah prioritas perumusan kebijakan program pembangunan masyarakat yang tepat pada saat ini.

Dengan demikian akuntabilitas serta proses pengawasan menjadi searah dan sejalan dapat ditingkatkan kualitasnya. Tujuannya agar masyarakat luas-pun merasa turut memiliki dan bertanggungjawab dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermain-main dalam membangun Agam nan permai ini. Satu persatu potensi yang ada di Kabupaten Agam, kita angkat dan kita “kerjai” supaya memberikan kontribusi dan kebanggan bagi masyarakat ataupun daerah. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya perantau dan sumber daya aparatur-pun kita kedepankan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Jika kesatuan dari empat unsure sumber daya tadi dapat disinkronkan dan disinergikan, Agam kedepan akan tumbuh menjadi Daerah Maju, Daerah Wisata dan Daerah Industri yang memikat semua orang.

Pemerintah Daerah memberikan peluang yang sama bagi setiap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, lain contoh misalnya seperti pemberian dana revolving dan memfasilitasi program pemberian bantuan kerjasama penggemukan sapi dari perantau kita. Ini merupakan peluang yang sangat disayangkan jika kita lewatkan. Sambutan masyarakat akan reformasi kerja yang kita sepakati bersama terus kita pelihara dan tingkatkan. Meletakkan Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintahan Terdepan dengan landasan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari, kedewasaan penuh di tuntut pengembangannya oleh seluruh anak nagari baik yang ada di kampung halaman maupun di rantau.

Secara dini kita inginkan agar masyarakat di tingkatan paling bawah namun paling luas inilah Agam ditentukan akan di bawa kemana.
Saat sekarang konsentrasi kita tertuju pada upaya profesionalisme yang ditempuh oleh anak-anak nagari yang tergabung dalam Koperasi AMUR di Batu Palano Kecamatan Sungaipuar Kabupaten Agam. Keinginan untuk bersatu membangun Pusat Perbelanjaan Agam yang beranggotakan 1.084 orang adalah hal luar biasa yang patut kita contoh. Daya tanggab dan keinginan kerja yang mengutamakan efesiensi dan efektivitas sudah di rentangkan Koperasi AMUR ini. Keberanian dan persatuan yang seperti inilah yang dapat dijadikan salah satu contoh dalam membangun diri sendiri dan masyarakat. Manajemen professional yang dikembangkan pengurus Koperasi AMUR menjadikan Koperasi AMUR beserta anggotanya bersatu untuk maju.

Terpulang kepada kita untuk terus menjalin dan menjaga hubungan yang seimbang dan tidak mendominasi satu sama lain. Di satu pihak, Pemerintah Daerah sebagai wilayah kekuasaan dan hukum, bisa menjamin proses demokratisasi melalui penyelenggaraan sistem perundang-undangan dan kelembagaan serta peletakan landasan etik dan pengaturan hukum. Di lain pihak, ada pemberdayaan masyarakat sebagai wilayah nilai kultural yang bisa integrative ke dalam dan defensif keluar. Dengan kata lain, diatas segalanya perlu dipahami adanya sesuatu yang patut disepakati bersama bahwa penting adanya pemisahan dalam wilayah pemerintahan dan masyarakat.

Dalam wilayah Pemerintahan setiap orang adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sedangkan dalam masyarakat, setiap orang diikat oleh nilai-nilai kultural kedalam kelompoknya masing-masing, baik kelompok etnis, agama atau budaya. Pemisahan wilayah pemerintah dengan wilayah masyarakat berarti bahwa nilai-nilai kultural tidak seharusnya dipakai dalam hubungan negara atau pemerintah dan masyarakat, begitu pula hukum negara tidak perlu diterapkan hubungan sosio kultural antara kelompok-kelompok masyarakat, masing-masing ada tempatnya untuk. Kesemuanya itu dipastikan untuk menjaga tatanan kehidupan berbangasa dan bernegara satu dengan lainnya.

Semoga dengan semangat “Barek Sapikua Ringan Sajinjiang” dan dengan pola membangun nagari secara “Badunsanak”, tujuan kita meningkatkan kesejahteraan rakyat lahiriah dan batiniah secara bertahap Insya Allah akan dapat kita wujudkan bersama, Amin Ya Rabbal Alamin. +++Penulis Adalah Bupati Agam+++ (Dimuat Dalam Tabloid Agam Mangiang Edisi VI Juli 2002)

Share This Post: