Bupati Minta Sinergitas Antar OPD Dalam Program Prioritas Agam

AGAM, KOMINFO - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam gelar Forum Lintas OPD (FLO) tahun 2023, dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agan Tahun 2024, di aula kantor Bappeda, Senin (13/3)

 

Bupati Agam, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Drs Edi Busti MSi minta sinergitas antar OPD dalam menyusun dan mendukung program prioritas RKPD tahun 2024.

 

Dikatakan, pembangunan daerah dilakukan dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya dengan tetap perhatikan sumber daya dan potensi yang tersedia.

 

“Untuk itu demi suksesnya pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang matang,” ujarnya.

 

Dan dibutuhkan sinergitas dan dukungan dari seluruh OPD dalam menyukseskan program dan pembangunan di daerah.

 

“Apa yang menjadi program prioritas di salah satu OPD, maka perlu adanya dukungan dari OPD lain dalam menyukseskannya,” ujarnya.

 

Selain itu, dalam perencanaan penyusunan RKPD ini, diharapkan kepada seluruh OPD untuk lebih peka terhadap isu-isu strategis yang terjadi di tengah masyarakat.

 

“Ketika saat musrembang kecamatan kemaren, isu-isu yang berkembang saat itu, diharapkan dapat menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

 

Sehingga, jelasnya, rancangan rencana kerja yang dibuat masing- masing OPD bisa mendukung program prioritas pembangunan di Kabupaten Agam.

 

“Oleh karena itu, dalam penyusuna rencana kerja tersebut nantinya diharapkan masing-masing kepala OPD untuk dapat terus mengawalnya, dan kepada seluruh camat untuk dapat mengingatkan kepada OPD yang terkait dengan hasil musrenbang kecamatan kemaren,” harapnya.

 

Kepala Bappeda Agam, Endrimelson mengatakan, kegiatan ini mengangkat tema penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan sektor basis, peningkatan investasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

 

Dikatakan, rancangan RKPD tahun 2024, ada sebanyak 7 poin yang menjadi fokus dan perhatian bersama dalam forum ini, diantaranya penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan nagari.

 

Kemudian, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta penguatan nagari madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau.