Maksimalkan Tertib Administrasi dan Transparansi Keuangan, Bawaslu Agam Lakukan Bimtek
AGAM, KOMINFO – Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Tahapan Pemilu 2024. Mengingat dinamika regulasi administrasi yang selalu berubah-ubah menuju Pemilu 2024 mengharuskan jajaran pengawas beradaptasi dengan aturan tersebut.
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Agam dan Panwascam se-Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 diikuti oleh Koordinator Sekretariat dan staf Pelaksana Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Agam. Bimtek dilaksanakan di Hotel Sakura Syari'ah Lubuk Basung, Kamis 2 Maret 2023, dihadiri oleh Hendra Susilo, Iska Asmarni, dan Okta Muhlia selaku Anggota Bawaslu Agam. Yuli Zamra, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Agam. Mizlin Hardi, Kepala Subbagian Pengawasan, dan jajaran staf sekretariat Bawaslu Agam.
Dalam arahannya, Hendra Susilo menyampaikan bahwa perlu dilakukan penyamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan. “Tertib administrasi, khususnya pertanggungjawaban keuangan, dengan regulasi yang berubah-ubah perlu diseragamkan kembali agar administrasi tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi terkelola dengan baik dan transparan", ujarnya. Ia juga menambahkan agar jajaran sekretariat dapat menunjang dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
“Kali ini, banyak arahan dan nomenklatur berbeda untuk pengelolaan keuangan badan Ad Hoc Bawaslu. Sengaja kita lakukan bimbingan teknis ini dengan mengundang jajaran pengawas kecamatan agar tidak ada perbedaan dalam pengelolaan keuangan nantinya. Diberikan perlakuan yang sama bagi setiap kecamatan di Kabupaten Agam” ungkap Zamra.
Bawaslu Agam mengundang narasumber, Gusmadya Marjohan Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta Santi Sani Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Lubuk Basung agar jajaran pengawas dapat memahami cara membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang baik dan juga memahami perpajakan dalam penggunaan anggaran.
