Kuatkan Statistik Sektoral Kabupaten Agam melalui FGD

AGAM, KOMINFO - Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam di Hotel Sakura Syariah, Rabu (30/3), dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Edi Busti, M.Si didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmad Lasmono, AP, S.Sos, dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, Evi Junaidi, SST,M.Si

 

Peserta merupakan utusan dari 23 OPD dan 5 instansi vertikal yaitu Kejaksaan Negeri Agam, Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Pengadilan Agama Lubuk Basung, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dan Kementerian Agama Kabupaten Agam, serta BUMN, BUMD, dan Rumah Sakit di Kabupaten Agam.

 

Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Statistik Sektoral Kabupaten Agam melalui Daerah dalam Angka, Metadata dan Rekomendasi Statistik dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia”, yang dilakukan dalam upaya evaluasi dan perbaikan ke depan bagi kegiatan penyusunan Agam dalam Angka.

 

FGD bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi terkait pelaksanaan dan upaya peningkatan kualitas publikasi Kabupaten Agam dalam Angka baik dari segi percepatan, waktu pelaksanaan, dan kualitas data yang ditampilkan.

 

Data statistik berkualitas adalah sebuah keharusan dalam pemerintah, data tidak hanya sebuah angka atau informasi tertulis namun merupakan unsur penting dalam pengambilan sebuah keputusan untuk membangun daerah. Tanpa ada data kebijakan akan jadi percuma karena tidak tepat sasaran sehingga keputusan dan kebijakan pembangunan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

 

Dalam sambutannya, Sekdakab merasa bangga dengan adanya percepatan penyajian publikasi agam dalam angka 2022 yang dirilis pada 25 februari 2022 yang lalu. Data yang disajikan dalam aplikasi tersebut dapat digunakan dalam kegiatan Musrenbang. Terkait penyusunan publikasi Agam dalam Angka tahun 2022 diarapkan kepada seluruh OPD dan instansi lainnya untuk dapat memberikan data dengan cepat dan akurat yang dijamin kebenarannya kepada BPS dan Diskomiinfo sebagai wali data statistik sektoral.

 

“Jangan menyampaikan data untuk memenuhi permintaan dan desakan waktu sehingga data yang disajikan kadarluarsa, karena akan menyebabkan kesalahan terhadap kebijakan dan implementasinya. OPD harus mempunyai bank data, dan diharapkan dapat memanfaatkan Diskominfo untuk mengembangkan digitalisasi masing-masing OPD agar data dapat di update setiap hari,” tutur beliau.

 

Melalui data yang akurat dan up to date pemerintah akan dapat menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan, dan menjadi parameter untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan.

 

Dengan adanya kegiatan ini, Muhammad Hafiz selaku Kasubag Umum BPS Kabupaten Agam dalam laporannya berharap agar kendala lapangan dapat teratasi sehingga tujuan yang direncanakan tercapai.

 

“Kami berharap kendala lapangan akan teratasi sehingga sesuai dengan tujuan awal, yaitu akan dihasilkan data yang representative dan semakin berkualitas,” terangnya.