Sosialisasi JDI Hukum Digelar Di Agam

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan penyelamatan arsip, dokumen-dokumen dan informasi hukum lainnya, dibutuhkan suatu sistim jaringan dan teknik yang tepat untuk mengelolanya. Hal itu yang kini menjadi patokan pemerintah yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Biro Hukum Propinsi Sumatera Barat bergerak cepat dalam mewujudkan hal tersebut, yakni dengan mengadakan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum ke Pemda Kab/Kota se Sumbar yang baru-baru ini telah dilaksanakan di Pemda Kabupaten Agam, dengan pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Agam, Rabu (15/9) di Aula Kantor Linmas Kesbang, Lubuk Basung.

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum merupakan sentral sistim sebagai wadah kerjasama pendayagunaan bahan dokumentasi dan informasi hukum secara terpadu, tertib, teratur dan berkesinambungan antara pusat jaringan dan unit jaringan, baik di pusat maupun di daerah dan merupakan sarana informasi hukum kepada masyarakat, “ungkap Kepala Biro Hukum Prop. Sumbar, Drs. Suhermanto Raza, SH, MM mengawali sosialisasi JDI Hukum tersebut.

Sosialisasi JDI Hukum yang dibuka langsung Bupati Agam, Aristo Munandar yang diwakili Asisten Pemerintahan, Drs. Azhar Maliki itu berlangsung sangat a lot dan hangat. Sosialisasi yang terdiri dari 30 orang peserta itu membuahkan berbagai pertanyaan dan komentar panjang peserta, pasalnya masalah hukum memang hal yang banyak menimbulkan pertanyaan dan ketidakpengertian masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Azhar Maliki mengungkapkan, “ Pemda menyambut baik dan sangat gembira terhadap pelaksanaan JDI Hukum ini, karena baru pertama kali diadakan di Kabupaten Agam. JDI ini sangat penting karena pendidikan hukum tidak akan berjalan lancar, jika tidak didukung oleh jaringan dokumen dan informasi yang baik dan teratur. Keberadaaan JDI memang sangat dibutuhkan untuk pembangunan Nasional, khususnya bagi Pemda Kabupaten Agam, “ Ungkapnya serius.

Ditambahkanya, “ JDI memiliki fungsi sebagai salah satu sarana pembangunan daerah, penyebarluasan tentang hukum, memudahkan pencarian dokumen hukum dan penegakan hukum serta pelayanan pelaksana hukum terhadap masyarakat yang membutuhkannya dan diharapkannya agar sosialisasi ini dapat menambah wawasan peserta serta meningkatkan kinerja aparatur, “tambahnya menerangkan.

Kepala Biro Hukum Prop. Sumbar, Drs. Suhermanto Raza, SH, MM, sebagai narasumber dalam sosialisasi JDI itu memaparkan panjang lebar tentang bagaimana sistim penyusunan JDI tersebut, “menyimpan hasil-hasil pembangunan hukum nasional, melakukan pengumpulan, pengelolaan, menyimpan, memelihara serta menyebarluaskan dokumen dan informasi hukum tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ditambahkanya, ”JDI menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui pustaka hukum, menjaga semua sektor pembangunan hukum nasional, memberikan pelayanan hukum secara tepat, mudah, cepat dan akurat, serta memberikan informasi hukum kepada masyarakat, sehingga kepastian hukum lebih terjamin dan kesadaran hukum itu lebih ditingkatkan, “ujarnya semangat.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda kabupaten Agam, Primaidi, S.H, selaku moderator menyambungkan aspirasi rakyat dan peserta khususnya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana JDI dan hukum itu dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Beliau berharap, “ JDI Hukum ini dapat menambah semangat kerja dan meningkatkan tanggungjawab serta keluwesan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, “tambahnya.

(Revi, Telematika dan PDE, Bagian Humas, Agam)


Share This Post: