Agam Kembali Raih Predikat WTP Untuk Ke Empat Kali

Pemkab Agam kembali meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk ke-empat kalinya, dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.
LHP diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo diterima Bupati Agam Indra Catri didampingi Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, di auditorium BPK Perwakilan Sumbar di Padang,Selasa,(24/5)
Bupati Agam yang didampingi Asisten Administrasi Umum Dafrines, Kepala Badan Keuangan Daerah Hendri G, Kepala Inspektur Junaidi dan Kabag Humas Helton serta beberapa pejabat lain.
Debgan opinion WTP tersebut, kabupaten Agam tercatay empat kali berturut-turut selama empat tahun terakhir mendapat predikat WTP sejak 2014.
Penyerahan opini WTP 2017 Salasa sing tadi, untuk kabupaten Agam merupakan daerah ke-enam di Sumbar menerima Opini WTP atas LKPD 2017.
Kepala BPK Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo menyampaikan, LHP atas Laporan keuangan tersebut terdiri dari tiga indikator yang tidak dapat dipisahkan. Tiga indikator itu masing-masing, LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 yang memuat opini pemeriksaan.
LHP atas sistem pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 kabupaten Agam adalah wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Apresiasi kepada daerah yang mempertahankan opini WTP. Ini bukti keseriusan daerah dalam mematuhi peraturan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Bagi daerah yang belum WTP, semoga bisa menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik lagi,” katanya.
Aryo menambahkan, tahun ini merupakan tahun ke-tiga dalam pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan negara berbasis aktual, sehingga, pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaran secara akuntabel.
BPK memiliki standar pemeriksaan keuangan negara yang benar dan bertanggungjawa sesuai UU No 15 tahun 2004.
Terkait perolehan opinion WTP untuk keempat kalinya tersebut, Bupati Indra Catri mengucapkan terimakasih pada BPK RI, yang selama ini terus membimbing dan mengarahkan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan anggaran keuangan daerah, sehingga, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan di Agam dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ditambahkan, predikat opini WTP yang diraih Kabupaten Agam, merupakan hasil kerja keras semua pihak baik eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik.
Dengan WTP ini, diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan berturut-turut meraih WTP, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tetapi menjadikan motivasi untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik ke depan,sehingga Agam menjadi lebih baik lagi,” ulasnya Indracatri.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman yang mengaku bangga, atas pencapaian yang diraih Pemkab Agam dalam empat tahun ini.
Dirinya berharap dengan predikat opini WTP empat tahun berturut-turut itu, tidak membuat jajaran di lingkungan Pemkab Agam terlena tapi menjadikan prestasi itu sebagai motivasi untuk selalu membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kita meraih opini WTP sebagai komitmen dan keseriusan bersama bupati dalam mengelola anggaran keuangan yang baik,” tegasnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah, Hendri G, menyebutkan pemeriksanaan LKPD tahun 2017 fokus pada penatausahaan asset.

 

Share This Post: