27 November 2014

-

Rapat Gabungan Komisi Pendapat Akhir Fraksi tentang RAPBD Tahun 2015

-

Rapat Paripurna Komite Tahun 2014/2015

-

Memberi Sambutan Sekaligus Membuka Acara Secara Resmi Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAIS) SD,SMP,SMA dan Smk Ke-2 Tk.Kabupaten Agam

-

Sosialisasi Penyelenggaraan Rumah Umum (Milik atau Sewa) Bagi MBR, PNS dan Pekerja

-

Pelantikan Serah Terima Jabatan Camat Malalak

» jadwal kegiatan lainnya

Kamis, 27 November 2014 / 4 Safar 1436 H
Karya Tulis Detil

 ARTIKEL

Oleh :  Dr. H Aladin Sp.OG

15/04/2006

Kebijakan Otonomi RSUD Lubuk Basunh

Desentralisasi bidang kesehatan dan Kebijakan Otonomi pada
Rumah Sakit Lubuk Basung

Oleh : Dr. Aladin Sp.OG / Ketua IDI Agam

Tulisan ini merupakan suatu analisis kritis tentang pelaksanaan desentralisasi di kabupaten agam dan penerapannya pada bidang kesehatan terutama di lembaga rumah sakit milik pemerintah daerah Kab. Agam yaitu RSUD Lubuk Basung. Tulisan ini dibuat ketika penulis sebagai ketua IDI Agam mendapat undangan Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (FKSBE) , Fak. Ilmu-Ilmu Sosial Univ. Negeri Padang Bekerja sama dengan Pemda Agam mengadakan diskusi kelompok terfokus mengenai pelaksanaan desentralisasi di Kab. Agam dan ini merupakan sumbang saran yang mungkin dapat berguna bagi pembangunan daerah di Kab. Agam.

Desentralisasi bidang kesehatan sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari desentralisasi politis dan ekonomi yang lebih luas dan saat ini merupakan isu utama dalam reformasi kesehatn yang telah digulirkan sejak 5 tahun yang lalu oleh pemerintahan Indonesia. Konsep ini merupakan salah satu bentuk dari reformasi untuk mencapai kesetaraan serta peningkatan kinerja dalam sektor pelayanan publik.

Secara umum desentralisasi dapat didefinisikan sebagai pemindahan tanggung jawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembangkitan serta pemanfaatan sumber daya serta kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke :
1. Unit –unit teritorial dari pemerintah pusat atau kementrian
2. Tingkat pemerintahan yang lebih rendah
3. Organisasi semi otonom
4. Badan otoritas regional
5. Organisasi non pemerintah (NGO)

Desentralisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat, mengakomodasi perbedaan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta peningkatan pemerataan dalam menggunakan sumber daya publik.

Dalam prakteknya ada empat bentuk desentralisasi yaitu :
1. Dekonsentrasi ; yaitu pemindahan sebagian kewenagan pemerintah pusat ke kantor-kantor daerah secara administratif dengan derajat kewenangan tersendiri, tetapi mereka mempunyai tanggung jawab utama ke pemerintah pusat.
2. Devolusi ; yaitu pemindahan kekuasaan secara legal ke badan politis lokal (pemerintah daerah) yang dalam beberapa fungsi benar-benar independen dari pemerintah pusat
3. Delegasi ; yaitu pemindahan tanggung jawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur pemerintah pusat
4. Privatisasi ; pemindahan tugas-tugas pengelolaan atau fungsi kepemerintahan ke organisasi sukarela atau perusahaan swasta for profit atau nonprofit

Di Indonesia proses desentralisasi dimulai ketika paket reformasi politik dan ekonomi digulirkan dengan disetujuinya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 oleh parlemen yang mengatur tentang pemerintah daerah dan mengenai keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua UU ini merupakan dasar untuk menerapkan otonomi daerah dan diikuti oleh keluarnya beberapa peraturan pemerintah yang untuk secara jelas menjabarkan proses pelaksanaan desentralisasi.

Dengan pemberlakuan kedua UU tersebut , maka ada tiga bentuk desentralisasi yang berlaku di Indonesia yaitu :
1. Devolusi , yaitu penyerahan otonomi dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu kabupaten termasuk anggaran dalam semua bidang kecuali kebijakan internasional, Hankam, hukum, fiskal dan moneter, serta keagamaan
2. Dekonsentrasi , yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi
3. Tugas pembantuan
Dengan demikian hubungan antara kabupaten dan provinsi yang dulunya vertikal kini menjadi horizontal, keduanya berada dalam posisi setara, walaupun ada beberapa bidang yang masih dipegang provinsi.

Seiring dengan perjalanan waktu terdapat beberapa kebijakan dalam kedua paket UU tersebut yang masih dapat diperdebatkan terutama mengenak kebijakan dekonsentrasi. Dan akhirnya keluarlah revisi kedua UU tersebut dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 yang lebih memperjelas peranan provinsi dalam paket kebijakan desentralisasi tersebut.


Desentralisasi Bidang Kesehatan

Desentralisasi kesehatan secara prinsip menyerahkan urusan kesehatan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini dinas kesehatan menjadi lembaga tertinggi secara teknis yang mengurusi sektor kesehatan yang diserahkan ke daerah. Hal ini berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dinas merupakan lembaga pemerintah yang utamanya menjadi pengatur aspek teknis di wilayah kerjanya.

Dalam aplikasinya di sektor kesehatan dinas kesehatan semakin didorong menjadi lembaga yang berfungsi sebagai penyusun kebijakan dan regulator sedangkan rumah sakit semakin kearah lembaga non birokrat (dalam arti usaha yang membarikan pelayanan publik). Perubahan-perubahan ini penting dan sesuai dengan konsep Good Governance yang memerlukan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan mengutamakan aturan hukum (Law Enforcement).

Dalam konsep Good Governance , peran pemerintah ada tiga yaitu (1). Regulator, (2). Pemberi dana dan (3). pelaksana kegiatan. Peran sebagai regulator merupakan peran yang sangat penting yaitu pembuat kebijakan pelayanan kesehatan didaerah yang bertujuan menjamin kompetisi dan sistem kompensasi serta menjaga mutu mengarah ke pencapaian indikator daerah masing-masing. Peran sebagai pelaksana ini dicontohkan adalah rumah sakit daerah dan puskesmas serta dokter keluarga yang mengelola institusi publik dan bertujuan untuk melaksanakan efisiensi dan survival institusi pelayanan publik. Peran pemberi dana sudah jelas memang tanggung jawab pemerintah daerah.

Berbagai isu dalam Good Governance di sektor kesehatan :
1. Komitmen politik untuk pembangunan pelayanan kesehatan
2. Pendekatan yang pro orang miskin
3. Menyeimbangkan peran pemerintah, lembaga pelayanan swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam pelayanan kesehatan
4. Menangani kegagalan pasar
5. Manajemen pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelanggan.
6. Partisipasi yang luas dari masyarakat dan lembaga usaha dalam pengambilan keputusan, reformasi di bidang kesehatn dan pengembangan sistem kesehatan.
7. Memberantas praktek-praktek ilegal dalam pelayanan kesehatan , termasuk korupsi.
8. Pembiayaan pelayanan kesehatan yang responsif dan fair
9. Desentralisasi pelayanan.


Manajerialisme dan Otonomi Lembaga

Sebagai lembaga pelaksana , rumah sakit pemerintah daerah dan puskesmas perlu dikelola dengan baik agar dapat bersaing dengan swasta. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai pelaksana memerlukan konsep manajerialisme. Diyakini bahwa menggunakan konsep ini dalam pelaksanaan kegiatan akan mempunyai kinerja yang lebih baik. Sistem manajemen yang baik memerlukan otonomi pada berbagai aspek dan kebutuhan yaitu tersedianya wewenang untuk menetapkan keputusan sendiri dan mengelola pelaksanaannya. Tanpa wewenang ini rumah sakit pemerintah akan cendrung menjadi bagian dari sistim birokrasi yang sangat kaku.

Pemahaman arti otonomi rumah sakit adalah wewenang untuk mengelola sumber daya , dengan mengikuti prosedur standar yang ditetapkan. Otonomi rumah sakit merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik di berbagai negara. Dalam berbagai literature dikatakan bahwa otonomi rumah sakit berada pada 2 dimensi yaitu : (1). Seberapa jauh sentralisasi pengambilan keputusan, (2). Jangkauan keputusan untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaan program oleh rumah sakit. Dengan demikian , konsep otonomi rumah sakit dapat digunakan di rumah sakit-rumah sakit pemerintah atau swasta. Pada konteks rumah sakit swasta, otonomi rumah sakit dapat diartikan sebagai seberapa jauh kepala rumah sakit dapat melakukan keputusan manajemen, misalnya menentukan anggaran atau menerima tenaga. Derajat otonomi di rumah sakit pemerintah dapat diukur misalnya dari indikator proses rekruitmen dokter. Jika rumah sakit pemerintah tidak mempunyai wewenang menerima dokter, rumah sakit tersebut tidak otonom dalam manajemen sumber daya manusia.

Model konseptual dalam bentuk matriks seperti pada tabel dibawah menggambarkan bahwa ada sebuah kontinum (pada sumbu mendatar) dengan suatu keadaan sentralisasi penuh dengan otonomi rendah, menuju ke keadaan desentralisasi penuh dengan otonomi tinggi. Pada kolom (sumbu tegak), ada pembedaaan otonomi pada tingkat makro, yaitu pada sistem kesehatan nasional dan pada tingkat mikro di rumah sakit. Ada lima domain dalam otonomi rumah sakit : (1) manajemen strategis dengan wewenang untuk menetapkan visi dan misi, menetapkan tujuan umum secara luas, mengelola aset rumah sakit dan mempertanggungjawabkan kebijakan rumah sakit; (2) administrasi untuk mengelola manajemen sehari-hari, misalnya pengaturan jadwal, alokasi ruangan, sistem informasi manajemen; (3) aspek pembelian yang mencakup obat, peralatan rumah sakit, dan barang habis pakap; (4) manajemen keuangan yang mencakup penggalian sumber daya keuangan, perencanaan anggaran, akuntansi, dan alokasi sumber-sumber daya; (5) aspek manajemen sumber daya manusia yang meliputi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan sumber daya manusia, menciptakan pos-pos jabatan baru, menentukan peraturan kepegawaian, kontrak dan gaji.

Konsep otonomi rumah sakit diterapkan di berbagai negara. Di berbagai negara, bahasa yang dipergunakan untuk otonomi rumah sakit adalah hospital corporatization. Istilah korporitasi merupakan suatu tahap (tahap ketiga) dari perubahan bentuk lembaga pemerintah dari (1) rumah sakit sebagai unit birokrasi pemerintah, (2) rumah sakit sebagai unit otonomi, (3) rumah sakit sebagai unit korporasi, dan (4) rumah sakit yang diswastanisasikan.

Korporotisasi rumah sakit mempunyai prinsip mempertahankan kepemilikan pemerintah tetapi mengurangi biaya rumah sakit dengan cara; (1) memberikan wewenang untuk meningkatkan penerimaan dari pasien; (2) mengubah struktur insentif di rumah sakit. Model ini diuju cobakan di Lebanon untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pemerintah.

Dalam istilah ini ada pemahaman suatu proses yang mengarah menjadi lembaga usaha (corporate) dan ada pemisahan dalam fungsi pemerintah sebagai pembayar dan pemberi pelayanan. Dengan pemisahan ini dapat terjadi hubungan kontraktual antara pemerintah dengan rumah sakit yang mengalami corporatization. Sebagai contoh, pemerintah akan membayar rumah sakit pemerinath berdasarkan unit-cost untuk membiayai penduduk miskin.

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antar pemerintah Pusat dan Daerah, memberi peluang sekaligus tantangan bagi RS Pemerintah Daerah untuk memiliki otonomi dalam pengelolaan rumah sakit. Diharapkan manajemen RS dapat lebih leluasa dalam menghadapi perubahan lingkungan yang demikian besar.
Sebagai salah satu implikasi undang-undang yang baru, maka terbitlan Kepres No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah sakit Daerah. Dengan adanya Kepres No. 40 thun 2001 tersebut, RSD dapat berubah menjadi RSD Swadana dengan otonomi sebagian pada aspek keuangan dan kepegawaian

Namun dengan keluarnya PP No. 8 tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah terjadi kemunduran (ketidakjelasan) dalam kelembagaan rumah sakit. dalam PP No. 8 tahun 2003 tersebut rumah sakit dikatakan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan perangkat daerah. Hal ini menyebabkan otonomi penggunaan pendapatan fungsional sudah tidak ada lagi setelah menjadi LTD. Manajemen keuangan RS berubah kembali seperti lembaga birokrasi.

Keluarnya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum memberikan angin segar bagi pengelolaan keungan dan kepegawaian RS dimana pengelolaan keuangan RS menjadi lebih fleksibel dan manajemen dilakukan dengan menggunakan bisnis yang sehat. 13 RS vertikal telah menjadi Badan Layanan umum. Sementara itu seluruh RSD di pulau Jawa dan sebagian di luar pulau Jawa sedang mempersiapkan diri untuk menjadi BLU.

BAGAIMANA DENGAN RSUD LUBUK BASUNG ?

Kelembagaan RSUD Lubuk Basung berdasarkan Perda N0. 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Lubuk Basung yang menyebutkan bahwa RS merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan. Menurut Perda ini, RS merupakan lembaga birokrasi dimana seluruh manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajememn pemerintah daerah.

Sejak tahun 2005 dengan sudah disahkannya rencana strategis lima tahunan (corporate plan RSUD Lubuk Basung) dimana salah satu kegiatannya mempersiapkan RSUD menjadi sebuah lembaga Badan Layanan Umum. Namun dalam pelaksanaannya belum tampak komitmen yang jelas dari pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang mendasar di RSUD Lubuk Basung.

Kita berharap pada tahun 2006 ini terjalin komitmen yang jelas dari stakeholder RS untuk menjadikan RS sebagai BLU. Salah satu usaha yang sedang dilakukan adalah melakukan seminar tentang BLU di Kabupaten Agam.









* isi merupakan tanggung jawab pengirim karya tulis ...

Share di situs jejaring sosial :