21 Desember 2014

-

Resepsi Pernikahan Rama dan Prima Putera Bapak Drs. Zeffi Syahruddin

-

Perayaan Haflah Khatam Al-qur'an

-

Pengecoran Bangunan Asrama Pondok Pesantren Darul Makmur Sungai Cubadak Secara Bergotong Royong

-

Pengajian Daerah Gabungan Muhammadiyah dan Aisiyah Kab. Agam dan Milad Muhammadiyah

-

Membuka Acara Musyawarah Daerah (MUSDA) ke XII

-

Pembukaan Rakercab Partai Demokrat Kab. Agam

-

Khatam Al-Qur'an TPQ Babussalam

» jadwal kegiatan lainnya

Minggu, 21 Desember 2014 / 28 Safar 1436 H
Karya Tulis Detil

 ARTIKEL

Oleh :  Helmy

Selasa, 24/03/2009  01:46 WIB

Local Management of School

Local Management of School

1. Bagaimanakah peranan kepala sekolah?

Sejak beberapa waktu terakhir, telah dikenalkan pendekatan baru dalam manajemen sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah (school based management) atau disingkat MBS. Di mancanegara, seperti Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul school based management, a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah merasa nirdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreatifitas berinovasi.

MBS dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.

Para pendukung MBS berpendapat bahwa prestasi belajar murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperanserta merencanakannya.

2. Bagaimanakah peranan pemerintah pusat dan daerah?

Penerapan MBS dalam sistem pemerintahan yang masih cenderung terpusat tentulah akan banyak pengaruhnya. Perlu diingatkan bahwa penerapan MBS akan sangat sulit jika para pejabat pusat dan daerah masih bertahan untuk menggenggam sendiri kewenangan yang seharusnya didelegasikan ke sekolah. Bagi para pejabat yang haus kekuasaan seperti itu, MBS adalah ancaman besar.

MBS menyebabkan pejabat pusat dan kepala dinas serta seluruh jajarannya lebih banyak berperan sebagai fasilitator pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Pemerintah pusat, dalam rangka pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu saja masih menjalankan politik pendidikan secara nasional. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan yang antara lain mencakup standar kompetensi, standar fasilitas dan peralatan sekolah, standar kepegawaian, standar kualifikasi guru, dan sebagainya. Penerapan standar disesuaikan dengan keadaan daerah. Standar ini kemudian dioperasionalkan oleh pemerintah daerah (dinas pendidikan) dengan melibatkan sekolah-sekolah di daerahnya. Namun, pemerintah pusat dan daerah harus lebih rela untuk memberi kesempatan bagi setiap sekolah yang telah siap untuk menerapkannya secara kreatif dan inovatif. Jika tidak, sekolah akan tetap tidak berdaya dan guru akan terpasung kreativitasnya untuk berinovasi. Pemerintah harus mampu memberikan bantuan jika sekolah tertentu mengalami kesulitan menterjemahkan visi pendidikan yang ditetapkan daerah menjadi program-program pendidikan yang berkualitas tinggi. Pemerintah daerah juga masih bertanggung jawab untuk menilai sekolah berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

3. Bagaimana sistem manajemen sekolah secara collegial?

Sejak awal, pemerintah (pusat dan daerah) haruslah suportif atas gagasan MBS. Mereka harus mempercayai kepala sekolah dan dewan sekolah untuk menentukan cara mencapai sasaran pendidikan di masing-masing sekolah. Penting artinya memiliki kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab dewan pendidikan daerah, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, dan dewan sekolah. Kesepakatan itu harus dengan jelas menyatakan standar yang akan dipakai sebagai dasar penilaian akuntabilitas sekolah. Setiap sekolah perlu menyusun laporan kinerja tahunan yang mencakup "seberapa baik kinerja sekolah dalam upayanya mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana sekolah menggunakan sumberdayanya, dan apa rencana selanjutnya."

Perlu diadakan pelatihan dalam bidang-bidang seperti dinamika kelompok, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, penanganan konflik, teknik presentasi, manajemen stress, serta komunikasi antar pribadi dalam kelompok. Pelatihan ini ditujukan bagi semua pihak yang terlibat di sekolah dan anggota masyarakat, khususnya pada tahap awal penerapan MBS. Untuk memenuhi tantangan pekerjaan, kepala sekolah kemungkinan besar memerlukan tambahan pelatihan kepemimpinan.

Dengan kata lain, penerapan MBS mensyaratkan yang berikut.
- MBS harus mendapat dukungan staf sekolah.
- MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap.
- Kemungkinan diperlukan lima tahun atau lebih untuk menerapkan MBS secara berhasil.
- Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru.
- Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur.
- Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orang tua murid.

4. Bagaimanakah dengan kurikulum?

Langkah memajukan mutu pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada dasarnya hanya bisa berpijak pada kondisi dasar terpenuhinya kebutuhan sekolah dan kompetensi birokrasi pendidikan. Pemerintah Daerah / Dinas Pendidikan sedikit banyaknya masih menetapkan tujuan dan sasaran kurikulum serta hasil yang diharapkan berdasarkan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, sedangkan sekolah menentukan sendiri cara mencapai tujuannya. Namun sebagian daerah boleh jadi akan memberi kewenangan bagi sekolah untuk memilih sendiri bahan pelajaran (misalnya buku), sementara sebagian yang lain mungkin akan masih menetapkan sendiri buku pelajaran yang akan dipakai dan yang akan digunakan seragam di semua sekolah.

Menyikapi kebijakan privatisasi dalam dunia pendidikan, bahwa tak mungkin berbagai persoalan pendidikan, khususnya persoalan kurikulum sepenuhnya dilepaskan dari peranan dan campur tangan pemerintah. Kecenderungan berkurangnya peranan pemerintah terhadap berbagai persoalan kurikulum pendidikan dengan sendirinya berpotensi hilangnya standardisasi nasional yang harus tetap dijaga. Pemerintah harus tetap memegang tanggung jawabnya menjaga standardisasi kurikulum sekolah.

Memang, dengan ketersediaan biaya dan sarana sekolah, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah swasta diakui menjadi lebih baik ketimbang sekolah negeri. Kondisi paling senjang adalah di tingkat SD negeri, di mana kurikulum pelajaran tidak dijalankan dengan memuaskan. Namun, untuk tingkat SMP dan SMU diakui bahwa baik sekolah negeri maupun swasta relatif sejajar. Berbagai kondisi demikian tentu tidak termasuk sekolah-sekolah yang masuk kategori unggulan. Sekolah yang menerapkan metode pembelajaran seperti active learning, comprehensive learning, dan sebagainya tentunya memiliki keunggulan yang lebih terlepas dari negeri ataupun swasta.

Namun pelaksanaannya sering kali, Tim MBS hanya berkonsentrasi pada hal-hal di luar kegiatan pembelajaran. Bahwa dewan sekolah cenderung memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan seperti penghargaan dan pendisiplinan murid ketimbang pada pengajaran dan kurikulum. Selain itu, ada pula indikasi bahwa MBS membuat kepala sekolah menjadi lebih berminat dengan hal-hal teknis administratif dengan mengorbankan aspek pembelajaran. Dengan kata lain, peran kepemimpinan pendidikannya diabaikan.

5. Bagaimanakah dengan sumberdaya manusia guru dan perangkat services?

Pengambilan keputusan bersama telah meningkatkan kejelasan guru tentang tujuan pengajaran serta metode yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengajaran. MBS dipandang meningkatkan kepuasan kerja guru, khususnya ketika para guru memainkan peranan yang lebih menentukan ketimbang sekadar memberikan saran. Di Dade County, Florida, studi yang dilakukan menunjukkan bahwa tiga tahun penerapan MBS memberi kontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih kolegial dan lebih sedikit murid yang bermasalah. Untuk itu Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan yang antara lain mencakup standar kualifikasi guru yang penerapannya disesuaikan dengan keadaan daerah.
Namun demikian MBS tidak selamanya popular di kalangan guru. Tiga perempat dari seratus orang guru yang disurvei menyatakan bahwa reformasi desentralisasi sekolah di Chicago telah gagal meningkatkan prestasi belajar murid, dan bahkan lebih banyak lagi yang menyangkal bahwa perubahan itu telah meningkatkan motivasi guru.

Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran. Akibatnya kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak semua guru akan berminat dalam proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan itu.

Demikian juga tingkat kepuasan terhadap kualitas guru dalam memberikan pelajaran, tidak terlalu memberikan peningkatan kualitas. Sebagian besar menganggap lebih memuaskan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Namun, keunggulan sekolah swasta yang menawarkan kelebihan baik dari sistem pengajaran maupun kualitas sarana pendidikan harus ditebus dengan pengorbanan biaya yang tak sedikit.

6. Bagaimanakah sistem informasi dan pelayanan?

Implementasi MBS menuntut sekolah untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) tersebut dilakukan dalam rangka mendukung proses MBS dan kegiatan administrasi. TIK menitikberatkan pada ketersediaan alat (komputer, multi media), telepon/facsimile, email dan website.

Secara umum menunjukkan bahwa kondisi Teknologi Informasi dan Komputer di SMA terdapat Baik. Berdasarkan aspek Ketersediaan alat TIK, Ketersediaan telepon, fax dan email, Website, dan Upaya penyediaan TIK diperoleh sebagian besar sekolah sedang berupaya untuk melengkapi peralatan TIK khususnya laboratorium komputer beserta jaringan internetnya meskipun tingkat kelengkapannya belum sepenuhnya memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun demikian masih terdapat beberapa sekolah yang belum menyediakan peralatan TIK karena permasalahan teknis.

* isi merupakan tanggung jawab pengirim karya tulis ...

Share di situs jejaring sosial :