20 Mei 2014

-

Penilaian Lomba Sekolah

-

Penilaian Tingkat Nasional

-

Pembicara Pada Acara Dialog Nasional

-

Acara Puncak Peringatan BBGRM XI & HKG-PKK Ke 42

-

Memberikan Ceramah pada Diklat Kepemimpinan Tk. III di Pusdiklat Regional Bukittinggi

» agenda lainnya

Jum'at, 31 Oktober 2014 / 7 Muharram 1436 H
Karya Tulis Detil

 ARTIKEL

Oleh :  Fauzan Helmy H

Selasa, 24/03/2009  01:26 WIB

Sumber-sumber Penerimaan Negara

Penerimaan pemerintah kita artikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Di dalam kenyataannya kita tidak dapat menarik suatu batas yang tegas dari macam-macam sumber penerimaan pemerintah. Tetapi walaupun demikian sumber-sumber penerimaan negara atau cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pada intinya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

a. Pajak, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah dengan tanpa balas jasa yang langsungdapat ditunjuk.

b. Retribusi, yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran tersebut.
c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, yaitu penerimaan yang berasal dari hasil penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara.

d. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah

e. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, seperti pembayaran biaya-biaya perijinan (lisensi), atau pungutan-pungutan lainnya.

f. Pencetakan uang, merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat.

g. Pinjaman negara.

h. Dan lain-lain.

Dari uraian tersebut, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Sebagai sumber utama penerimaan negara maka pajak mempunyai peranan yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan dewasa ini. Oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar. Salah satu sumber utama penerimaan pajak adalah dari Pajak Penghasilan (PPh) yang kontribusinya bisa mencapai 49% lebih dari total penerimaan pajak.

Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain.

Berbagai upaya di atas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara. Bahkan kondisi ini semakin diperparah dengan terjadinya krisis moneter mulai tahun 1997 yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan bahkan krisis multi dimensi yang hingga kini belum terselesaikan.

Pada umumnya di negara berkembang, sebagian besar penerimaan pajaknya berasal dari jenis pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan pada negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya. Namun dalam jangka panjang akan terjadi pergeseran dari dominasi pajak tak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat setempat. Salah satu alternatif peningkatan penerimaan pajak langsung adalah peningkatan Pajak Penghasilan (PPh).

Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan.
Berdasarkan struktur penerimaan pajak maka terlihat bahwa penerimaan masih didominasi oleh pajak tak langsung. Sementara itu penerimaan dari sumber pajak langsung masih menunjukkan perkembangan yang cukup lambat meskipun pendapatan perkapita dan peran sektor swasta khususnya sebelum terjadinya krisis ekonomi mulai tahun 1997 dalam perekonomian terus meningkat dan berkembang. Indikator ini menunjukkan bahwa penyebaran penghasilan masyarakat masih belum merata dan belum memadai.

Direktorat Jenderal Pajak pada APBN tahun 2001 mendapat target sebesar Rp. 156 triliun. Untuk mencapai target tersebut segenap jajaran Ditjen Pajak berupaya bagaimana untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak semaksimal mungkin. Dari data yang kami peroleh, penerimaan dari sektor pajak sampai dengan bulan September 2001 (penerimaan bulan Agustus 2001) telah mencapai Rp112,6 trilliun atau sebesar 73 % dari yang ditargetkan oleh APBN.
Mengingat jumlah penduduk yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang harus tetap berlanjut, maka diperkirakan penerimaan PPh masih bisa diharapkan dapat meningkat atau dengan kata lain potensi penerimaan PPh yang belum tergali masih cukup tinggi dan potensial sekali.

Dalam upaya peningkatan penerimaan PPh diperlukan suatu perencanaan yang dapat memperkirakan tingkat penerimaan pajak yang wajar dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dewasa ini. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor manakah yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan PPh sehingga dapat dilakukan kebijaksanaan yang tepat untuk meningkatkannya.

Mengingat sumber pajak pokok bahasannya sngat luas, maka kelompok kami tertarik membahas Pajak Penghasilan sebagai salah penerimaan negara dari sektor pajak.

1. Pengertian Pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (dalam Prabowo, 2002) dinyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat atau rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (dalam Prabowo, 2002) juga dinyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung atau tidak langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas maka unsur-unsur pajak adalah :
a. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang atau jasa)

b. pajak berdasarkan undang - undang, jadi ketentuan pajak dilaksanakan berdasarkan undang - undang yang dibuat oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

c. Tanpa jasa timbal balik dan kontra prestasi dari negara atau yang secara langsung dapat ditunjuk.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pembiayaan negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara umum jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi :
a. Pajak Penghasilan (PPh),
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
c. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM),
d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
e. Pajak Lainnya.

Menurut Prabowo (2002) berdasarkan penerimaannya maka pajak dibedakan menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.16 tahun 2000 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
Wajib Pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi/Perorangan dan Wajib Badan.

a) Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu:

1) Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan atau Orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia serta berniat untuk tinggal di Indonesia.

2) Karyawan/karyawati yang memperoleh penghasilan di luar penghasilan sehubungan dengan penghasilan dan pekerjaannya.

3) Orang-orang yang wajib menyampaikan laporan pajak pribadi (LP2P) serta kuasa (trustee) atas warisan yang terbagi.

b) Sedangkan Wajib Pajak Penghasilan Badan adalah :
1) Perseroan Terbatas (PT),
2) Perseroan Komanditer (CV),
3) Persekutuan,
4) Firma (Fa),
5) Kongsi,
6) Koperasi,
7) Yayasan atau Lembaga,
8) Perseroan atau Perkumpulan lainnya,
9) Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, serta
10) Bentuk Usaha Tetap di Indonesia oleh Badan atau Perusahaan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia (Weston and Copeland, 1995).

c) Jenis-jenis pajak penghasilan
1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Objek PPh Pasal 21
- Pegawai tetap, yaitu :
Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- Pegawai lepas, yaitu :
Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- Penerima pensiun, yaitu :
Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

- Penerima honorariun, yaitu :
Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

- Penerima upah, yaitu :
Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur,beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;

- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjang Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;

- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa dibidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemaganggan;

- Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

a) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk WP yang tidak ber-NPWP lebih besar 100% dari tarif bagi WP yang ber-NPWP.

b) WP yang membeli barang tergolong sangat mewah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.


3) Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

a) Tarif Dan Objek Pajak.
- Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

1. dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "g" Undang-undang PPh;
2. bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "f";
3. royalti;
4. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) huruf "e" Undang-undang PPh.

Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalkan kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya.

Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan

- Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

- Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf "c" Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

4)Pajak Penghasilan Pasal 26

a) Memperluas Objek Pajak PPh Pasal 26 meliputi penghasilan berupa pembebasan utang.

b) Premi Swap bukan merupakan bunga peminjaman uang, akan tetapi merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan kelompok tersendiri.

c) Memperluas cakupan Pasal 26 ayat (2) yang sebelumnya hanya mengatur penghasilan dari penjualan harta menjadi penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta.

d) Penghasilan dari pengalihan saham perusahaan antara (conduit/ dummy company) yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang memiliki hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia, yang diperoleh WP luar negeri dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 (Pasal 26 ayat (2a).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi secara gratis kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Hal ini untuk lebih mengitensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan.

* isi merupakan tanggung jawab pengirim karya tulis ...

Share di situs jejaring sosial :