20 Mei 2014

-

Penilaian Lomba Sekolah

-

Penilaian Tingkat Nasional

-

Pembicara Pada Acara Dialog Nasional

-

Acara Puncak Peringatan BBGRM XI & HKG-PKK Ke 42

-

Memberikan Ceramah pada Diklat Kepemimpinan Tk. III di Pusdiklat Regional Bukittinggi

» agenda lainnya

Rabu, 01 Oktober 2014 / 6 Zulhijjah 1435 H
Karya Tulis Detil

 ARTIKEL

Oleh :  Mahdi

04/10/2004

Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan : Sebuah Alternatif

Oleh: Mahdi

Berbagai kebijakan telah dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat nelayan. Pengalokasian anggaran untuk menunjang kebijaksanaan tersebut juga tidak sedikit. Akan tetapi, hasil survey terakhir (Elfindri dkk, 2001) memperlihatkan bahwa masyarakat nelayan masih merupakan masyarakat penyumbang angka kemiskinan cukup besar di Indonesia.

Berbagai faktor yang diduga sebagai penyebab kurang berhasilnya program pemerintah tersebut diantaranya adalah penyusunan perencanaan program dan implementasinya masih bersifat sektoral, pendekatan yang kurang partisipatif, dan berorientasi proyek. Perhatian masih ditumpukan pada aspek ekonomis dan teknis dan mengabaikan aspek sosial budaya dan karakteristik antropologis lainnya.

Masyarakat nelayan dengan segala keterbatasannya adalah masyarakat yang secara sosial budaya terus bergerak. Untuk itu kebijakan dan program pembangunan untuk masyarakat nelayan juga sebaiknya dilakukan dengan mengikuti dinamika tersebut. Artinya, selain perencanaan program partisipatif, juga akan terdapat perbedaan permasalahan dan kebutuhan antar daerah sesuai perbedaan permasalahan dan kondisi sosial, budaya dan sumber daya alam.

Untuk itu diperlukan pengenalan permasalahan, alternatif pemecahan, metode pendekatan serta desain dan implementasi program secara tepat. Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan berbagai permasalahan penting sebagai pemicu ketertinggalan kesejahteraan sosial masyarakat nelayan yaitu rendahnya penguasaan teknologi, penguasaan dan pembentukan modal yang sangat rendah serta hubungan patron client yang sangat membelenggu kehidupan sosial ekonomi nelayan terutama dalam sistem tataniaga hasil penangkapan dan hasil pengolahan.

Pada bab ini kita akan mendiskusikan penyusunan desain dan implementasi program pengembangan kesejahteraan masyarakat nelayan sesuai dengan permasalahan yang sudah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, alternatif pemecahan terbaik dan metode pendekatan yang tepat. Sebelumnya akan dijelaskan sebuah pra kondisi yang diperlukan agar desain dan implementasi program secara teknis dapat dilaksanakan, yaitu penguatan kelembagaan lokal.

Penguatan Kelembagaan Lokal

Masyarakat nelayan sebagian besar masih berusaha dalam skala kecil, tradisional dan bersifat sub sisten. Ada beberapa diantaranya yang sudah tergolong usaha menengah dilihat dari nilai akumulasi kapital dan arus cash flow bisnisnnya. Termasuk kelompok kedua ini adalah pemilik kapal penangkapan yang bermotor.

Sementara kelompok pertama adalah nelayan tradisional yang banyak diantaranya tidak menggunakan mesin dalam operasional penangkapan, nelayan pukat tepi, nelayan pengolah hasil dan pedagang tingkat desa. Kelompok pertama ini adalah kelompok yang banyak menyumbang angka kemiskinan di pedesaan nelayan (Saedan, 1999).

Secara sosial ekonomis, nelayan kelompok kedua ini memerlukan dukungan di luar diri dan kelompoknya untuk dapat keluar dari belenggu kemiskinan. Mengingat secara mandiri, mereka memiliki beberapa kendala untuk lepas dari permasalahannya. Pendapatan yang rendah secara berantai menyebabkan kondisi kesehatan, pendidikan, investasi dan kesejahteraan sosial lainnya juga rendah. Ujungnya kembali menyebabkan pendapatannya rendah.

Rantai kemiskinan ini dapat diputuskan melalui introdusir dan bantuan pihak luar, dalam hal ini dari pemerintah, LSM, perguruan tinggi, lembaga swasta maupun individu-individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan ini. Mereka dapat berperan sesuai dengan kepentingan dan posisi masing-masing. Kebijaksanaan pembangunan masyarakat nelayan selama ini juga ditujukan untuk memutuskan rantai kemiskinan ini. Namun belum mencapai hasil yang memuaskan bila dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan pada masyarakat nelayan.

Jumlah individu dan wilayah cakupan nelayan yang tergolong kelompok kedua ini sangat besar. Maka bantuan pihak luar juga sebaiknya dilakukan dengan manajemen dan strategi yang tepat. Selain itu yang lebih penting adalah pemberdayaan melalui kelompok. Secara individu masyarakat nelayan ini memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk dapat meningkatkan posisi tawarnya berhadapan dengan berbagai kendala pengembangan usaha seperti cuaca, sistem tata niaga, perkreditan.

Untuk itu, pemberdayaan masyarakat nelayan ini juga berarti pemberdayaan kelompok-kelompok nelayan. Namun demikian, pemberdayaan kelompok nelayan dengan mengintrodusir dan membentuk lembaga baru berdasarkan pengalaman memberikan hasil yang kurang mengembirakan. Pengalaman pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat nelayan masa lalu membuktikan bahwa lembaga-lembaga baru yang dibentuk untuk kepentingan proyek tertentu hanya bertahan saat pembiayaan proyek tersedia. Setelah itu lembaga yang dibentuk tersebut nyaris tidak menampakkan wujudnya lagi.

Di Pesisir Selatan dan Padang, ditemui adanya lembaga-lembaga di tingkat lokal yang telah terbentuk secara mandiri oleh masyarakat. Walau disana sini ditemui masih terdapat beberapa kelemahan - seperti belum ada status hukum formal, kelemahan sistem administrasi sebagai konsekwensi rendahnya pendidikan formal anggota organisasi - akan tetapi karena dibentuk atas dasar kebutuhan, dengan jiwa solidaritas yang kuat dan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, lembaga tersebut dapat bertahan lama.

Rasa memiliki anggota terhadap lembaga tersebut lebih tinggi karena partisipasi anggota sudah dimulai sejak awal pembentukan. Di Pesisir Selatan di temui “Kelompok Nelayan Pukek” yang merupakan gabungan dari nelayan-nelayan yang menggunakan pukat dalam penangkapan ikan. Organisasi ini dibentuk secara mandiri oleh masyarakat nelayan “pukek” dengan maksud agar anggota kelompok memiliki akses mendapatkan permodalan untuk pengembangan usaha dan sekaligus wadah komunikasi sesama mereka untuk menyampaikan informasi tentang harga ikan dan informasi lainnya.

Dengan pembiayaan yang nyaris tidak ada, organisasi ini tetap masih bertahan dibanding Pokmas IDT misalnya atau organisasi-organisasi lainnya yang dibentuk untuk kepentingan proyek tertentu.

Satu hal yang membedakan antara lembaga yang dibentuk masyarakat secara mandiri dengan lembaga yang dibentuk untuk kepentingan proyek tertentu, yakni solidaritas. Roh solidaritas inilah yang membuat organisasi bentukan lokal dapat bertahan lama dan lebih “kenyal” menghadapi berbagai permasalahan.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dikatakan bahwa kelembagaan lokal yang sudah terbentuk oleh masyarakat secara mandiri memiliki “kekenyalan” yang lebih tinggi. Untuk itu dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, sebaiknya dihindari pembentukan organisasi baru apalagi dibentuk secara top down. Pengembangan dan penguatan lembaga lokal merupakan pilihan terbaik.

Bentuk penguatan tersebut dapat berupa penguatan status hukum, peningkatan dan membangun sistem administrasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam penguatan kelembagaan lokal ini, roh solidaritas antar sesama anggota diusahakan semaksimal mungkin tidak terganggu.

Penguatan status hukum dimaksudkan disini adalah menbantu agar lembaga yang didirikan masyarakat secara mandiri seperti “perkumpulan nelayan pukek” atau sejenisnya menjadi lembaga yang berbadan hukum. Untuk dapat bermain dalam perekonomian formal adanya lembaga yang berbadan hukum adalah sebuah kebutuhan. Hukum formal sedikit sekali dapat memberikan perlindungan pada lembaga informal.

Konsekwensinya adalah lembaga-lembaga formal enggan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga informal. Sementara arah perkembangan perekonomian terutama diera perdagangan bebas, bagian terbesar aktivitas ekonomi dimainkan oleh lembaga-lembaga formal. Untuk itu, agar masyarakat nelayan dapat berperan dalam aktivitas perekonomian modern maka lembaga yang terbentuk secara lokal milik nelayan dibuat badan hukumnya. Badan hukum akan memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang jelas dan tegas sebagai pedoman pengelolaan lembaga.

AD dan ART mencantum bentuk lembaga, bidang kegiatan, batasan hak dan kewajiban anggota, mekanisme kerja organisasi, sistem administrasi serta berbagai hal yang berkaitan dengan lembaga. Adanya AD dan ART akan membuat berbagai lembaga diluar dapat menjalin kerja sama yang mendapat perlindungan hukum serta secara intern, organisasi dapat diatur secara tegas.

Hal ini diperlukan karena sifat kelembagaan tidak lagi sebagai sebuah peguyuban, akan tetapi menyangkut kegiatan perekonomian. Setelah itu lembaga yang dimaksud didaftarkan pada instansi pemerintah yang terkait. Dengan demikian lembaga yang didirikan masyarakat ini mendapat perlindungan hukum dan bertindak sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum.

Bagaimanapun, penguatan status hukum lembaga lokal ini diusahakan untuk tidak mengurangi rasa solidaritas sebagai roh kekuatan lembaga lokal. Agar roh solidaritas tidak terganggu, maka sistem pertanggung jawaban atau juga akuntabilitas sepenuhnya milik anggota organisasi. Jika tidak demikian, maka nilai solidaritas akan menghilang (Nehen dan Iswara, 1990), dengan sendirinya lembaga tersebut akan di tinggalkan anggotanya.

Selama ini di pedesaan, baru koperasi yang berbadan hukum. Namun sebagian besar koperasi dibentuk bukan atas inisiatif lokal, banyak diantaranya yang kurang berkembang baik. Kelembagaan lokal yang akan diusahakan berbadan hukum disini dapat berbentuk koperasi atau bukan, yang jelas prinsipnya adalah lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat lokal secara mandiri. Pihak luar hanya memfasilitasi agar lembaga yang dibentuk tersebut berbadan hukum.

Biasanya lembaga lokal dibangun tanpa didukung sistem administrasi yang kuat. Hal ini wajar, karena kegiatan kelembagaan lebih didukung oleh rasa solidaritas dan saling percaya. Dengan administrasi yang sederhana saja organisasi telah dapat dikelola, karena keanggoatannya terdiri atas orang-orang yang satu diantaranya saling kenal akrab, selain jumlah anggotanya relatif kecil.

Akan tetapi untuk berhubungan dengan lembaga atau institusi luar, permasalahan teknis tidak dapat diselesaikan dengan sistem administrasi saling percaya, tetapi diperlukan sistem pencatatan dan pembukuan yang jelas. Untuk itu meningkatkan dan membangun sistem administrasi bagi lembaga yang dibentuk masyarakat juga diperlukan.

Termasuk pengembangan dan membangun sistem administrasi adalah sistem pencatatan dan pembukuan, mengembangkan sistem pembiayaan organisasi, peningkatan kemampuan teknis administratif SDM pengurus dan anggota. Pendampingan dari pihak luar diperlukan untuk mengembangkan dan membangun sistem administrasi tersebut.

Pengembangan sumberdaya manusia pengelola dan segenap anggota organisasi juga diperlukan untuk menguatkan kelembagaan lokal. Peningkatan sumberdaya manusia secara garis besar dikelompokkan atas peningkatan kemampuan teknis administrasi dan kemampuan teknis pengelolaan usaha.

Peningkatan kemampuan teknis administrasi merupakan kebutuhan untuk mengembangkan dan membangun sistem administrasi lembaga. Sementara peningkatan kemampuan teknis pengelolaan usaha diperlukan bagi pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan anggota lembaga yang secara tidak langsung akan memperkuat kelembagaan itu sendiri.

Pemagangan dan pelatihan dapat digunakan sebagai metode dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Menempatkan beberapa pengurus pada lembaga-lembaga formal yang sudah mapan guna mempelajari dan mempraktekkan pengaturan administrasi perkantoran secara perlahan akan meningkatkan kemampuan teknis administratif mereka. Sekembalinya dari pemagangan tentunya dapat diterapkan pada administrasi kelembagaan mereka.

Permasalahan teknis yang lebih kompleks dan memerlukan tingkat ketrampilan yang lebih tinggi dapat ditularkan kepada pengurus dan anggota lembaga lokal dengan pelatihan. Dalam hal ini tentu diperlukan pemrograman yang tepat agar materi pelatihan yang diberikan adalah materi yang betul-betul bermanfaat bagi penguatan kelembagaan lokal.

Pelatihan teknis dan manajemen usaha juga tetap diperlukan dalam penguatan kelembagaan lokal. Kemampuan teknis dan manajemen usaha segenap anggota dan pengurus lembaga lokal secara langsung dan tidak langsung akan memperkuat lembaga lokal. Secara langsung maksudnya adalah kemampuan teknis dan manajemen usaha kelompok. Usaha kelompok tentunya adalah usaha yang langsung memberikan penerimaan bagi lembaga. Secara tidak langsung adalah kemampuan teknis usaha invidu masing-masing anggota, yang akan meningkatkan pendapatan anggota, yang selanjutnya dapat diharapkan partisipasinya dalam aktivitas lembaga meningkat.

Pertumbuhan yang Mengeliminir Kesenjangan

Kebijakan penting dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat nelayan adalah menekan semaksimal mungkin kesenjangan pembagian pendapatan. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa indeks gini ratio pada masyarakat nelayan sangat tinggi. Tingginya angka indeks gini ratio tersebut menjelaskan bahwa pembagian pendapatan antar kelompok masyarakat nelayan tinggi.

Nelayan pemilik kapal adalah nelayan yang pendapatannya tergolong relatif tinggi, akan tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Sementara bagian terbesar masyarakat nelayan itu adalah ABK, nelayan tanpa motor, nelayan pukat tepi, pengolah ikan dan nelayan pedagang, yang mana pendapatan mereka tergolong rendah. Jadi kesenjangan pembagian pendapatan yang kentara dalam masyarakat nelayan tersebut adalah kesenjangan antara nelayan pemilik kapal di satu pihak dan nelayan bukan pemilik kapal di pihak lain.

Untuk itu, mempercepat laju peningkatan pendapatan nelayan bukan pemilik kapal secara perlahan akan mengurangi kesenjangan. Untuk itu, sebaiknya mereka menjadi kelompok sasaran utama dalam program pengembangan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Sungguhpun demikian nelayan pemilik kapal juga tidak bisa diabaikan, karena pengembangan usaha penangkapan terutama untuk wilayah yang jauh dari pantai (terutama wilayah ZEE). Selain itu, nelayan pemilik kapal perkembangannya akan menghela kelompok nelayan lainnya karena keterkaitan ekonomis yang kuat. Namun prioritas sebaiknya diberikan pada nelayan bukan pemilik kapal.

Nelayan bukan pemilik kapal memiliki beberapa kesempatan income generating melalui pemanfaatan waktu luang dan meningkatkan partisipasi kerja anggota keluarga selain kepala keluarga. Akan tetapi mereka dihadapkan pada kendala keterbatasan penguasaan teknologi, modal dan sistem tataniaga hasil tangkapan dan hasil olahan nelayan. Pembenahan ketiga faktor ini secara perlahan dapat diharapkan pendapatan nelayan yang berada dalam kelompok ini akan meningkat.

Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Nelayan

Ada dua fenomena penyebaran IPTEK di kalangan masyarakat nelayan. Fenomena pertama adalah kesenjangan antara pengunaan dan perkembangan teknologi penangkapan, perkapalan, navigasi, pengolahan hasil dan pengemasan. Teknologi-teknologi tersebut telah berkembang sedemikian rupa.

Sebagian diantaranya telah digunakan dalam usaha penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan nelayan Indonesia, dan banyak pula diantaranya yang belum digunakan. Fenomena kedua adalah distribusi penggunaan teknologi tidak merata antar kawasan. Ada teknologi yang telah berkembang lama pada kawasan tertentu, sementara pada kawasan lain belum dikenal atau tidak berkembang dengan baik.

Kasus di Sumatera Barat, teknologi perkapalan dan penangkapan yang dimiliki nelayan tidak mampu menjangkau wilayah penangkapan yang lebih jauh dari tepi pantai. Akibatnya banyak potensi perikanan yang tidak dikelola secara optimal, sementara pada wilayah yang dekat pantai sudah padat penangkapan bahkan cenderung over fishing.

Padahal beberapa nelayan asing yang menggunakan teknologi perkapalan dan penangkapan yang relatif lebih baik tertangkap dalam kawasan ZEE Indonesia. Ini adalah gambaran kesenjangan antara penggunaan dan perkembangan teknologi perkapalan dan penangkapan di kalangan masyarakat nelayan kita.

Selain itu, masih belum banyak masyarakat nelayan yang melakukan pengolahan hasil tangkapan dengan baik. Padahal pengolahan hasil memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang cukup penting bagi peningkatan pendapatan keluarga nelayan, selain memberikan nilai tambah bagi produk penangkapan itu sendiri. Selama ini bentuk pengolahan hasil yang banyak dilakukan adalah pengeringan yang dijemur langsung pada sinar matahari. Pengeringan dengan pola ini kurang higienis. Kemudian tanpa pengemasan yang memadai produk ikan olahan langsung dijual.

Salah satu penyebab kurangnya masyarakat melakukan pengolahan hasil ini adalah penguasan teknologi pengolahan hasil masih rendah. Secara bersamaan, keterbatasan akumulasi modal menggiring masyarakat nelayan untuk terpaksa berada dalam kondisi demikian. Masukan teknologi baru dalam proses produksi dengan segala kelebihannya berarti penambahan investasi barang modal. Sementara masyarakat memiliki keterbatasan pembentukan modal sebagai implikasi dari rendahnya pendapatan.

Keadaan ini semakin diperparah pula oleh sistem dan mekanisme pemasaran hasil. Pengolahan yang dilakukan secara higienis oleh pedagang ikan dihargai sama dengan produk ikan yang diolah kurang higienis. Padahal pengolahan hasil yang higienis memerlukan pembiayaan yang lebih besar. Kondisi demikian menghambat keinginan masyarakat melakukan pengolahan hasil secara higienis.

Selain itu, sistem tataniaga hasil penangkapan maupun hasil olahan dimonopoli oleh beberapa pedagang ikan. Ikan segar pemasarannya dikuasai oleh beberapa juragan ikan dipasar pelelangan. Sementara pemasaran ikan hasil olahan dikuasai oleh pedagang pemilik gudang.

Pemasaran ikan segar dipelelangan dikeluhkan banyaknya pungutan-pungutan baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Akibat besarnya pungutan tersebut, pedagang terpaksa menekan harga kepada nelayan. Permasalahan tata niaga ikan hasil olahan adalah kuatnya monopoli pedagang pemilik gudang, sehingga proses transaksi tawar menawar tidak berlangsung secara berimbang.

Secara bersamaan ketiga faktor tersebut (lemahnya penguasaan teknologi, lemahnya permodalan, dan sistem tataniaga yang kurang efektif) dalam jangka waktu yang lama telah ikut memberikan andil besar bagi ketertinggalan kesejahteraan masyarakat nelayan. Untuk itu menemukan alternatif pemecahan permasalahan ketiga faktor tersebut dan mengimplementasikannya merupakan kebutuhan bagi pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat nelayan.

Program Penyebaran IPTEK

Penyebaran IPTEK merupakan kebutuhan bagi pembangunan usaha nelayan. Hasil pengamatan lapangan memperlihatkan pengolahan hasil tangkapan ikan dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk, membuka kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, terutama nelayan ABK dan nelayan kapal tanpa motor. Penyebaran informasi IPTEK yang dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi off fishing ini merupakan kebutuhan yang mesti dilakukan selain IPTEK kenelayanan lainnya.

Penyebaran IPTEK merupakan bagian dari penyuluhan yang didefinisikan sebagai upaya menjembatani antara sumber teknologi dengan masyarakat penggunanya. Pengkajian tentang penyuluhan ini banyak dilakukan untuk bidang pertanian terutama tanaman pangan.

Program BIMAS yang dikembangkan pemerintah Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru menyediakan fasilitas penyuluhan secara gratis untuk mendorong masyarakat tani menggunakan paket teknologi Panca Usahatani yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas per luas lahan sawah. Penyuluhan “pola Bimas” ini dinilai cukup sukses mengembangkan teknologi kepada masyarakat petani. Sampai saat ini paket teknologi Panca Usahatani yang dikembangkan pemerintah tersebut diterima masyarakat sebagai sebuah kebutuhan, sehingga teknologi tersebut berkembang luas.

Ada satu kritikan besar yang sering dilontarkan berbagai pihak sehubungan dengan penyebaran teknologi pola Bimas ini, adalah pengambilan kebijaksanaan yang kurang partisipatif. Sehingga teknologi yang disebarkan kepada masyarakat adalah teknologi yang dirasakan diperlukan untuk meningkatkan produksi oleh pemerintah bukan teknologi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Pola ini sering menimbulkan konflik antara kepentingan pemerintah disatu pihak dan kepentingan masyarakat secara lokal di pihak lain. Itulah alasan yang menyebabkan swasembada beras yang ingin dicapai pemerintah memerlukan waktu yang cukup panjang yakni lebih kurang 15 tahun.

Pola penyuluhan demikian diperlukan dengan kondisi usahatani yang bersifat survival dan subsisten seperti yang dikemukakan oleh Pasandaran (1995). Akan tetapi seiring evolusi perkembangan usaha masyarakat, maka pola pendekatan penyuluhan juga mengalami perubahan. Pola pertanian yang mengarah ke agribisnis diikuti pula dengan pola penyuluhan yang tidak lagi top down melain mengarah ke hubungan horizontal antara lembaga penyuluhan dan masyarakat petani.

Untuk masyarakat nelayan, belum banyak pengelaman penyebaran IPTEK seperti pengalaman kita dalam menyebarkan IPTEK Panca Usahatani. Akan tetapi ada satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari pengalaman penyebaran IPTEK pada masyarakat tani, pertama adalah penyuluhan yang disediakan secara gratis oleh pemerintah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, baik untuk pembiayaan rutin maupun pembiayaan insidentil, kedua penyuluhan dengan pola yang terpusat tersebut membuat cenderung mengeliminar kemampuan dan pengetahuan masyarakat secara lokal, sehingga masyarakat sangat tergantung secara psikologis pada bantuan dari luar – kenyataan ini tentunya mematikan kemandirian masyarakat. Ketiga IPTEK yang disampaikan kepada masyarakat sering kurang sesuai dengan yang diutuhkan.

Menyimak dari pengalaman tersebut, untuk masyarakat nelayan mestilah diformulasikan pola penyebaran IPTEK yang mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat, menghilangkan kesejangan antara kebutuhan IPTEK yang diberikan dengan IPTEK yang dibutuhkan masyarakat. Pemahaman masyarakat desa secara partisipatif seperti yang diajukan Cambers (1996) menjadi acuan penting untuk pengembangan pola penyebaran IPTEK ini. Bauer, Hoffmann dan Keller (1998) juga memberikan rekomendasi untuk merubah pola penyampaian informasi IPTEK dari pola penyuluhan dan promosi ke bentuk kerjasama konsultansi yang dipusatkan (partner-centred consultancy).

Konsultansi yang dimaksudkan adalah semua pihak yang berkepentingan dengan penyebaran IPTEK saling bekerjasama secara koheren dengan prinsip saling menguntungkan. Dalam konteks ini partisipasi kelompok sasaran akan tumbuh secara spontan karena adanya dorongan kebutuhan. Orang luar yang berperan sebagai pendamping hanya sebatas memfasilitasi dan sharing informasi untuk meningkatkan analisis dan pengetahuan masyarakat (Chambers, 1996).

Keleluasan penyebaran informasi yang menjangkau wilayah pedesaan melalui media massa memungkinkan masyarakat nelayan di semua pesisir pulau-pulau Indonesia mengetahui informasi perkembang IPTEK terbaru. Perkembangan teknologi informasi ini juga memberikan wawasan kepada masyarakat nelayan sedemikian rupa, sehingga pada tahap sekarang masyarakat nelayan banyak sedikit telah memiliki kemampuan analitikal terhadap IPTEK yang diperkenalkan kepada mereka. Karena itu pendekatan top down seperti yang sudah-sudah tidak lagi merupakan metode yang tepat. Sebuah paket teknologi diharuskan masyarakat nelayan untuk menerapkannya merupakan program yang keliru.

Meningkatkan pemahaman dan kemamapuan analisisnya terhadap IPTEK yang diperkenalkan kepada mereka merupakan pilihan terbaik untuk selanjutnya diserahkan kepada mereka untuk mengadopsi. Partisipasi kelompok merupakan pilihan yang memungkinkan dalam proses adopsi inovasi dengan pola.

Pemberdayaan kelompok sebelumnya merupakan kebutuhan utama. Penyuluhan demikian dapat dilakukan melalui dengan terlebih dahulu mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan lokal. Melalui kelembagaan ini masyarakat menyusun kebutuhan akan IPTEK bagi pengembangan usahanya secara bersama. Masyarakat pula yang mencari sumber-sumber IPTEK yang diperlukan tersebut.

Akan tetapi sebelum semua itu terujud, pemerintah mempersiapkan sebuah direktori yang berisi segala informasi yang berhubungan dengan agribisnis nelayan mulai dari lembaga, individu yang bergerak dalam bidang perikanan sampai kepada industri yang menghasilkan teknologi yang diperlukan dalam usaha perikanan serta agen-agen penyalurnya. Nelayan melalui lembaganya akan memilih kemana mereka akan berkonsultasi dan dimana pula mereka akan mendapatkan teknologi yang mereka butuhkan tersebut.

Melalu pola ini, pihak luar (peneliti, LSM, pemerintah) dapat menkampanyekan atau memperkenalkan berbagai teknologi yang dapat dipergunakan oleh nelayan dalam mengembangkan usahanya. Akan tetapi keputusan teknologi apa yang akan mereka gunakan sepenuhnya diambil mereka secara mandiri di dalam kelompoknya.

Pengalaman ketika melakukan sosialisasi IPTEK tepat guna untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi nelayan di pantai Barat Sumatera Barat, memperlihatkan bahwa teknologi solar dryer yang diperkenalkan hanya di tempatkan di lokasi demonstrasi tanpa banyak ceramah dari peneliti, akan tetapi masyarakat nelayan mampu secara mandiri memberikan analisisnya tentang manfaat dan kelemahan teknologi yang tersebut serta penyesuaiannya dengan kondisi lokal mereka.

Ternyata kemudian teknologi tersebut sudah ada yang menggunakan, dimana mereka melakukan modifikasi. Masyarakat nelayan yang enggan menggunakan alat tersebut juga memberikan alasan-alasan yang logis mengapa mereka tidak menggunakannya. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pola penyuluhan yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menentukan penggunaan teknologi

Reform Kelembagaan Penyuluhan

Dalam konteks penyuluhan yang partisipatif kehadiran penyuluh di tengah masyarakat nelayan tidaklah ditempat dalam posisi yang lebih tinggi, akan tetapi mitra sejajar. Kata mitra mengandung maksud bahwa penyuluh dan nelayan merupakan dua atau lebih kelompok yang bekerja saling membutuhkan dan berinteraksi secara koheren untuk masing-masing mencapai tujuan yang sama. Pertimbangan untuk membentuk lembaga penyuluhan yang bersifat swasta merupakan alternatif yang dapat dilakukan.

Perbedaan mendasar antara penyuluh swasta dan penyuluh pemerintah adalah pada orientasi kerja. Orientasi kerja penyuluh pemerintah adalah menjalankan misi pemerintah untuk suatu program yang biasanya direncanakan secara terpusat. Interaksi antara penyuluh dan kelompok sasaran sedikit sekali dapat berlangsung informal karena formalitas kerja.

Sementara penyuluh swasta tentunya berorientasi profit, sehingga ada kepentingan sang penyuluh untuk memberikan pelayanan berkualitas agar jasanya teruis terpakai dapat bersaing sehingga keuntungan dirinya dan lembaganya dapat berlanjut. Sebagai lembaga swasta, agar jasa yang dijual laku, maka pelayanan maksimal dimaksudkan memberikan kepuasan ke pelangan. Tentunya orientasi kerja ada memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, bukan lagi memenuhi keinginan proyek.

Lalu bagaimana dengan lembaga penyuluhan yang ada sekarang?. Lembaga penyuluhan yang ada sekarang keberadaan penyuluh sebagai pegawai pemerintah lebih hanya menjalankan tugas-tugas rutin. Sementara permasalahan yang dihadapi nelayan memiliki dinamika yang tinggi, tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme kerja yang rutin untuk dapat membantu mereka menghadapi permasalahannya.

Untuk dapat mengikuti dinamika tersebut, maka pilihan untuk merubah kelembagaan penyuluhan yang ada sedemikian diperlukan. Perubahan tersebut dapat berupa penswastaan lembaga tersebut. Perubahan mendadak juga dikhawatirkan akan menghadapi konsekwensi yang kurang menguntungkan terutama dalam mekanisme kerja. Perubahan menuju swastanisasi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Perubahan bentuk dari lembaga pemerintah menjadi lembaga swasta ini memerlukan pendekatan dan diskusi yang lebih mendalam.

Magang dan pelatihan

Penyebaran IPTEK untuk masyarakat nelayan dapat pula dilakukan melalui pemagangan dan pealtihan. Untuk beberapa teknologi yang sudah berkembang pada beberapa tempat tetapi belum berkembang di tempat lain, maka pertukaran pengalaman antar masyarakat nelayan dimungkinkan melalui pemagangan. Industri pengolahan ikan yang mengolah ikan sebagai salah satu bahan baku menjadi beberapa produk makanan (kerupuk ikan dan tepung ikan) di Sumatera Selatan ada baiknya juga dikembangkan di daerah-daerah lain.

Pemagangan beberapa anggota masyarakat nelayan daerah lain untuk mempelajari dan mempraktekkan pembuatan kerupuk ikan pada masyarakat nelayan Sumatera Selatan akan dapat menyebrkan kemampuan IPTEK pengolahan ikan masyarakat nelayan di daerah lainnya. Demikian pula sebaliknya, teknologi dan manajemen pengelolaan usaha nelayan yang belum dikuasai masyarakat nelayan di Sumatera Selatan dimungkinkan untuk saling dipertukarkan dengan daerah lainnya yang lebih baik.

Akan tetapi mekanismenya juga sebaiknya didasari atas kebutuhan masyarakat nelayan itu sendiri. Keputusan bentuk pemgangan, dimana dan kapan dilakukan sepenuhnya adalah kebutuhan mereka secara bersama dan mandiri. Pihak lur sebaiknya hanya memfasilitasi agar proses pemagangan dapat berjalan baik.
Pelatihan juga dimungkinkan dalam penyebaran IPTEK. Akan tetapi pelatihan sebaiknya diberikan untuk memberikan keterampilan penggunaan teknologi yang lebih complicated dan baru.

Pada tahap awal tentu masyarakat mengalami kesulitan dalam pembiayaan untuk dapat mengakses IPTEK yang mereka perlulan. Pemerintah dalam hal ini menjadi fasilitator yang membantu pembiayaan kepada lembaga-lembaga lokal dengan mekanisme akuntansi dan akuntabilitas yang jelas. Secara jelas mekanisme dan desain penyebaran IPTEK tersebut di gambarkan dalam Bagan 1 berikut ini.

Jalinan Kerja Koheren

Antara lembaga penyuluhan, LSM, lembaga pemeerintah, dan masyarakat nelayan disusun mekanisme kerja yang koheren dan berjangka panjang. Interaksi antara berbagai stake holder yang berkepentingan tersebut disusun dalam bentuk hubungan sedemikian rupa sehingga aktivitas penyebaran IPTEK dapat berlangsung kontinyu dan efisien.

Program Kredit

Kebutuhan Pengembangan Usaha

Penyediaan kredit untuk membantu permodalan nelayan juga merupakan sebuah kebutuhan. Pengembangan usaha off fishing dan usaha konvensional dalam masyarakat nelayan membutuhkan injeksi modal dari luar masyarakat, karena akumulasi tabungan masyarakat secara belum mampu menopangnya. Temuan lapangan di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa nelayan tradisional adalah kelompok masyarakat yang sangat kecil aksesibilitasnya terhadap sumber permodalan formal.

Dampak ikutan dari kondisi dekikian adalah rendahnya kemampuan penyerapan inovasi dan tahap selanjutnya produktivitas dan pendapatan nelayan yang sangat rendah dan secara berantai akan membuat pembentukan modal melalui tabungan menjadi mustahil terutama untuk kelompok nelayan ABK dan nelayan tanpa motor.

Bahasan pada bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa pemberian kredit lebih tepat melalui kelompok karena biaya non bunga lebih kecil serta resiko kemacetan pengembalian kredit dari pengalaman-pengalaman sebelumnya relatif kecil. Kembali lembaga lokal memegang peran penting sebagai wadah pengembangan usaha melalui program perkreditan ini. Penguatan kelembagaan lokal menuntut kemampuan SDM nelayan untuk mengusulkan rencana pengembangan usaha dan bantuan perkreditan.

Terdapat dua bentuk kredit yang sebaiknya diprogramkan untuk mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat nelayan ini. Program kredit yang pertama adalah kredit yang diperuntukkan bagi pningkatan dan pengembangan usaha penangkapan ikan.

Termasuk disini adalah kredit investasi pengadaan teknologi perkapalan dan penangkapan. Kelompok sasarn kredit kelompok pertama ini adalah nelayan pemilik kapal baik kapal bagan, payang maupun tonda. Sementara itu program kredit kedua adalah kredit skala kecil yang diperuntukkan bagi tumbuhnya usaha non fishing yang akan meciptkana kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sekaligus meningkatkan nilai tmabh dari ikan hasil tangakapan nelayan.

Program perkreditan untuk kelompok pertama sebaiknya dilakukan melalui mekanisme pasar. Pengalaman kredit program untuk kepentingan proyek tertentu mengandung resiko macet yang tinggi. Masyarakat masih mengaggap kredit adalah bantuan pemerintah pada program tertentu membuat motivasi untuk mengembalikan kredit sangat kecil.

Kata motivasi mengindikasikan bukan pada ketidakmampuan finansial untuk mengembalikan akan tetapi lebih pada keengganan masyarakat untuk mengembalikannnya karena alasan tersebut. Untuk itulah pengembangan sistem perkreditan melalui mekanisme pasar sebaiknya dilakukan, agar rasa tanggungjawab untuk mengembalikan kredit tetap terpelihara.

Mekanisme pasar menuntut pengembalian kredit tepat waktu. Agar pengembalian dapat dilakukan tingkat pengembalian usaha nelayan mestilah bernilai positif. Untuk itu diperlukan perencanaan usaha yang baik. Penyuusunan proposal usaha adalah kebutuhan prosedur perkreditan formal. Kemampuan penyusunan proposal usaha merupakan kendala yang ditemui bagi masyarakat nelayan. Untuk itu pemberdayaan kelembagaan lokal mesti diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia yang mengelolanya. Peningkatan kualitas SDM tersebut termasuk kemampuan penyusunan proposal usaha.

Untuk tahap awal sebaiknya menggunakan keahlian konsultan pendamping yang akan membantu secara teknis penyusunan proposal usaha. Pemerintah daerah dalam hal ini memfasilitasi penyusunan proposal usaha ini dengan memberikan subsidi berupa pembiayaan bagi konsultan pendamping.

Kredit Komersial dan Semi Komersial

Sesuai dengan karakteristik kelompok sasarn penyaluran kredit yakni kelompok nelayan pemilik kapal dan nelayan ABK dan nelayan tanpa motor, maka sebaiknya bentuk kredit yang akan disalurkan kepada kedua kelompok ini juga dibedakan. Kelompok pertama merupakan kelompok yang secara finansial cukup baik, memiliki kemampuan akumulasi modal yang relatif lebih baik. Sehingga kelompok pertama diprediksikan akan mampu mengikuti prosedur dan mekanisme perkreditan komersial yang berlaku secara konvensional.

Sementara kelompok kedua merupakan kelompok yang relatif lemah kemampuan penumpukan modalnya, sehingga sulit memenuhi prosedur dan mekanisme perkreditan komersial. Hasil survey di Sumatera Barat, kelompok kedua ini mengeluhkan prosedur yang rumit, suku bunga yang tinggi dan ketiadaan agunan yang membuat mereka tidak dapat merngakses permodalan dari lembaga keuangan formal. Untuk pengembangan prosedur dan mekanisme kredit yang spesial untuk kelompok ini mesti dilakukan.

Seiring pengembangan usaha off fishing yang merupakan alternatif penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang potensial, maka penyediaan modal pada kelompok ini akan mendorong tumbuhanya usaha tersebut.

Peningkatan Kemampuan SDM

Peningkatan kemampuan SDM nelayan dalam mengelola usaha juga kebutuhan yang dirasa perlu untuk mengembangkan usaha yang didukung dengan kredit ini. Penyusunan rencana usaha
Penyaluran dan Pengembalian

Manajemen Usaha

Dewasa ini usaha kenelayanan yang berkembang di pedesaan pesisir masih bersifat dualisme. Satu sisi usaha yang relatif berskala besar dengan kemampuan akumulasi kapital yang tinggi. Dan disisi lain usaha yang maih bersifat tradisional yang dikelola oleh keluarga dan berfungsi subsisten.

Kelompok pertama biasanya adalah pemilik kapal yang masih memonopoli usaha kenelayanan, mulai penangkapan, pengolahan dan penjualan hasil. Pada kelompok ini manajemen usaha sudah berorientasi keuntungan dan menggunakan tenaga kerja non keluarga. Kelompok ini penyaluran kredit dapat dilakukan untuk individu-individu.

Sementara kelompok kedua adalah nelayan tradisional. Skala usahanya sangat kecil serta sangat rentan menghadapi goncangan, terutama perubahan cuaca serta menggunakan tenaga kerja keluarga. Manajemen usaha masih bersifat subsisten yang berorientasi pemenuhan kebutuhan keluarga. Mendorong mereka bergabung dalam sebuah lembaga membuat mereka dapat kokoh. Melalui lembaga inilah penyaluran kredit dapat dilakukan.

Pendampingan

Kemudian pendapmingan juga sangat dibutuhkan terutama untuk nelayan tradisional dalam mengelola kredit. Mulai dari penyusunan rencana usaha, pengawasan usaha, pelaskanaan usaha maupun evaluasi pelaksanaan usaha. Untuk efisiensi, pendampingan juga sebaiknya dilakukan melalui kelompok.

Desain dan mekanisme penyaluran dan pengembalian kredit juga dilakukan melalui kelompok, dengan sistem sebagaimana terlihat pada bagan 2

Pengembangan Sistem Tata Niaga

Perubahan Struktural

Permasalahan tataniaga ikan hasil tangkapan maupun hasil pengolahan nelayan terdapat dua bagian yaitu lemahnya daya tawar nelayan dalam menentukan harga. Sistem penjualan ikan seperti yang telah diuraikan pada bab .. memberikan gambaran dengan jelas bahwa nelayan berada pada posisi yang kurang menguntungkan untuk dapat menentukan harga, karena pemilik gudang menentukan berapa harga yang dapat mereka bayar bahkan waktu pembayarannya.

Konsekwensinya adalah tinggi margin tata niaga. Nelayan menerima harga yang terlalu rendah dibanding dengan tingkat harga konsumen akhir, padala biaya yang dikeluarkan dalam lembaga tata niaga tidak terlalu besar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pedagang (pemilik gudang) menikmati keuntungan yang besar.

Permasalahan kedua adalah ketergantungan nelayan terhadap sistem jual beli yang demikian sangat besar. Ini merupakan konsekwensi dari lemahnya kelembagaan di tingkat nelayan. Mereka secara individu tidak memeiliki kemampuan untuk melawan sistem yang demikian. Jika ada diantara nelayan yang tidak menjual hasil tangakapan dan olahan dengan pola demikian, maka tidak ada alternatif yang dapat membantu mereka. Apalagi nelayan kecil yang setiap hari memerlukan uang cash untuk kebutuhan keluarga. Menjual dengan cara demikian tidak dapat dihindarkan lagi.

Kondisi demikian secara struktural jelas merugikan nelayan di satu pihak dan sangat menguntungkan pedagang/pemilik gudang dipihak lainnya. Sekaligus kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa sistem tata niaga hasil perikanan ini tidak berlangsung efektif. Seperti dijelaskan Mubyarto (1986) tata niaga yang efektif mesti memenuhi dua syarat penting, yaitu: dapat menyampaikan barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang relatif rendah, dan syarat kedua adalah lembaga tata niaga yang terlibat dalam sistem tata niaga tersebut mendapatkan imbalan secara adil.

Untuk itu diperlukan peningkatan efektivitas tata niaga perikanan. Tentunya dengan menekan biaya tata niaga dan membaga imbalan secara adil antar lembaga tata niaga yang terlibat. Mengingat sistem tata niaga yang terbentuk sekarang sudah berlangsung lama dan mengurat mengakar dalam tatanan perekonomian, maka diperlukan perubahan yang substansial secara terstruktur dengan melibatkan semua stake holders. Tentunya ini melakukan perubahan struktural dalam sistem perkonomian kenelayanan.

Penciptaan Pasar

Salah satu terobosan yang dapat dilakukan adalah penguatan kelembagaan lokal dan penciptaan pasar, khusus untuk ikan hasil olahan (ikan kering). Penguatan kelembagaan lokal adalah untuk menguatkan sistem tata niaga intern masyarakat nelayan. Sebuah keluahan yang menyebabkan mereka sangat tergantung dengan pedagang pemilik gudang adalah ketidak mampuan mereka membangun dan mengelola pengudangan ikan kering. Penggudangan sangat diperlukan terutama saat hasil penangkapan melimpah. Ada beberapa persyaratan teknis gudang yang dapat menampung ikan kering olahan, seperti pengaturan suhu, kelembaban dan sirkulasi udara.

Dengan sedikit bimbingan dapat dipastikan nelayan dapat mengelola gudang ini secara mandiri. Penyediaan modal bagi mereka untuk dapat membangun gudang yang memenuhi persyaratan teknis diperlukan disertaikan bimbingan teknis dan manajerial. Namun sebelum itu dapat dilakukan maka penguatan kelembagaan merupakan pra syarat yang mesti dilakukan.

Selanjutnya adalah penciptaan pasar. Menata kembali jalur tata niaga yang semula dilakukan oleh pedagang pengumpul kemudian keberadaan pedagang pemilik gudang yang mana fungsinya diambil alih oleh nelayan melalui kelompoknya. Pedagang pengecer yang semula berinterkasi dengan pedagang pengumpul dialihkan ke kelompok nelayan.

Pelaksanaan sistem ini memerlukan waktu yang upaya keras. Pedagang pemilik gudang secara teknis sulit di hilangkan, akan tetapi keberadaan mereka disaingi oleh kelompok nelayan. Karena adanya saingan ini secara perlahan akan menyebabkan pedagang pemilik gudang berbagai penyesuaian yang secara ekonomis memberikan dampak bagi peningkatan daya tawar nelayan karena tersedianya lembaga tataniaga alternatif yang dapat bersaing dengan pedagang pemilik gudang. Dengan demikian pedagang pemilik tidak dapat secara leluasa menimati keuntungan yang terlalu besar. Secara perlahan prinsip keadilan dalam efektivitas tata niaga dapat dicapai.

* isi merupakan tanggung jawab pengirim karya tulis ...

Share di situs jejaring sosial :