16 Desember 2017

-

Menghadiri Seminar “ Transformasi Tata Kelola Pemerintah Nagari Era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014’ dalam Rangka Penigkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari Serta Iplementasi Undang-Undang

-

Menghadiri acara Sejuta Cinta untuk Bunda dalam rangka menyongsong Hari Ibu dari Indojalito Jakarta

-

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Solok dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-47

-

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Solok dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-47

» jadwal kegiatan lainnya

Senin, 22 Januari 2018 / 5 Jumadil Awwal 1439 H
Berita Detil

Selasa, 12/12/2017  15:55 WIB

Peduli HAM, Bupati Agam Terima Penghargaan Dari Presiden

penganugerahanham2017

Untuk kesekian kalinya, pada penghujung tahun ini Pemerintah Kabupaten Agam kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat. Kali ini, penghargaan yang diterima dari Kementerian Hukum dan HAM, karena dinilai peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Agam. Penghargaan tersebut juga merupakan kedua kalinya, setelah tahun 2015 menerima penghargaan yang sama.

Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI itu diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia ke-69 tahun 2017 yang berlangsung di Solo, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Minggu (10/12).

Terpilihnya Kabupaten Agam sebagai salah satu kabupaten penerima penghargaan peduli HAM itu, setelah hasil penilaian yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu, alhasil Kabupaten Agam masuk nominasi sebagai daerah yang peduli terhadap penghormatan HAM.

Kriteria penilaian didasari atas hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yg layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang kriteria penilaian kabupaten/kota peduli HAM.

Di samping itu, kriteria lain yang memengaruhi penentuan Kabupaten Agam sebagai kabupaten peduli HAM adalah terpenuhinya kepatuhan pemerintah daerah untuk melahirkan program dan peraturan daerah yang berperspektif HAM, yaitu Perda yang menghormati nilai-nilai lokal yang masih hidup dan berkembang ditengah masyarakat yang memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai humanisme. 

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya, meminta agar Pemerintah Daerah perlu terus berperan aktif dan turut serta mengemban kewajiban menghormati, melindungi dan mematuhi HAM. Karena, Pemerintah Daerah secara vertikal lebih dekat dengan rakyat, maka tugas keseharian Pemerintah Daerah dapat berdampak langsung bagi kondisi HAM, yakni dapat menguatkan atau melemahkan pmenuhan HAM tersebut.

"Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tinggal dua tahun lagi, dan fokus sasaran aksi HAM berikutnya adalah menitik beratkan dalam pemenuhan hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, hak lanjut usia, hak masyarakat adat dan mengedepankan dan menjaga toleransi antar kelompok beragama," pinta presiden.

 Disajikan Oleh : Bagian Hubungan Masyarakat
Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: