17 Desember 2017

-

Menghadiri Tablig Akbar dan Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1439 H dengan Pembicara Buya Drs. H. Abubakar Syarif. M, Hi (Pensiunan Hakim Tinggi Agam Jakarta)

-

Malewakan Gala Sako Pasukuan Koto Payuang Panji Dt. Sati, Nagari Balingka Kecamatan IV Koto

» jadwal kegiatan lainnya

Minggu, 17 Desember 2017 / 28 Rabiul Awwal 1439 H
Berita Detil

Selasa, 10/10/2017  21:55 WIB

Salah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bisa Berujung Pidana

Wabup Agam saat berikan sambutan

Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab besar dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Untuk itu, pemerintah daerah wajib melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan," ujar Wabup Agam H. Trinda Farhan Satria Dt. Tumangguang Putiah, saat menghadiri rapat koordinasi teknis Lingkungan hidup, di Hotel Nikita Falace Bukittinggi, Selasa (10/10).

Wabup mengatakan, melalui undang-undang tersebut, jika salah mengelola, dan mengambil kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bisa berujung pidana. Itu yang harus dingatkan para ASN di jajaran Pemkab Agam. Begitu juga dalam mengelola unit kerja masing-masing, seperti halnya membuat kebijakan, dan masalah perizinan harus dipertimbangkan.

Beratnya wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah, harus disikapi dengan peningkatan komitmen, peran serta bagi seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana prinsip pengelolaan lingkungan hidup, sosialisasi regulasi, dan penegakan hukum.

"Pengelolaan terhadap alam, dan isinya harus dilakukan dengan kehati-hatian, terencana, dan dikelola dengan baik. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka timbullah kerusakan, sehingga menimbulkan berbagai bencana," ujarnya.

Menyikapi hal demikian, pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Lingkungan Hidup Agam, menggelar rapat koordinasi teknis, dan penandatanganan komitmen bersama bagi para pemangku kepentingan, dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Ke depan, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat membangun, dan menguatkan kembali komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Hamdi, ST, M. Eng mengatakan, rapat koordinas teknis diawali dengan penandatnganan komitmen bersama bagi para pemangku kepentingan, yang melibatkan Ketua tim PKK Agam, 15 kepala OPD, empat kepala bagian, camat se Kabupaten Agam, dan Wali Nagari Manggopoh.

"Mudah-mudahan, dengan dilakukan penandatanganan komitmen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menguatkan kembali komitmen, dan peran serta kita dalam rangka perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik," ujarnya berharap. 

 

Sumber : Bagian Humas Setda Agam

 Disajikan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika
Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: