31 Agustus 2017

-

Temu Ramah dan Silaturrahmi dengan Perantau Palembayan ( Malaysia & Indonesia) dengan Tema “ Mampaharek Silaturahmi antaro rantau jo kampuang halaman”

-

Melepas Pawai Takbiran dalam Rangka Menyambut dan Memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1438 H/2017 M

» jadwal kegiatan lainnya

Kamis, 19 Oktober 2017 / 28 Muharram 1439 H
Berita Detil

Kamis, 05/10/2017  17:02 WIB

Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda BUMN

Rapat Paripurna Di Aula Kantor Bappeda Agam

Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, menyampaikan Padangan umum atas Nota Penjelasan Bupati Agam mengenai  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Usaha Milik  Nagari (BUMN) di aula Bappeda Kabupaten Agam. Rabu (04/10).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Agam diwakili Wakil Ketua Suharman, bersama Wakil Ketua Taslim. Rapat juga dihadiri Bupati Agam diwakili Sekretaris Daerah Drs. H. Martias Wanto, Asisten I Yosefriawan, Kepala OPD dilingkungan Pemkab Agam, LSM, Ormas, Pers, dan seluruh Anggota DPRD Agam.

Ketujuh fraksi tersebut, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar-PBB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem Hanura dan Fraksi Gerindra

Dalam Rapat Paripurna ini, Fraksi Golkar Plus PBB yang disampaikan Bulqaini, menyebutkan bahwa dari Fraksi Golkar plus PBB memberikan apresiasi serta ucapan terimakasih kepada Pemkab Agam atas perhatian yang sangat besar terhadap perwujudan tata kelola Pemerintah, ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah guna terciptanya pemerintahan yang bersih berdaulat serta kekuatan hukum alam mewujudkan Agam mandiri berprestasi yang madani dibawah payung hukum Pemerintah Daerah.

"Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini merupakan Penyesuian dari peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari serta perubahan terhadap beberapa subtansi sebagai dasar hukum dari pembentukan peraturan daerah seperti UU nomor 6 tahun 2014, tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi Nomor 4 tahun 2015, yang mengakibatkan Perda Nomor 4 tahun 2013, tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, harus diganti dengan Ppraturan Daerah yang baru, sebagai mana nota yang disampaikan kepada dewan dengan berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi," ucap Bulqaini menerangkan. 

Maka dengan demikian, untuk mewujudkan dan menciptakan tata kelola pemerintah yang baik,"Good Gavernance and Clear Gavernance" bebas dari KKN, serta terciptanya pengelolaan, penyelenggaraan pemerintah yang berwibawa di bawah payung hukum Peraturan Daerah (Perda), maka dengan demikian setelah membaca dan memperlajari materi dari Ranperda ini, dan dengan mempertimbangkan lampirannya berupa naskah akademik, bahwa fraksi Golkar Plus PBB sangat sependapat dengan Bupati.

Di samping itu, katanya, untuk kesempurnaan dari Ranpeda tersebut perlu pihaknya memberikan saran serta pendapat dan padangan dari Fraksi Partai Golkar Plus PBB, sebagai representasi dari rakyat sebanyak 4 item yakni, supaya pengendalian terhadap penggunaan anggaran APB Nagari yang akan digunakan  sebagai modal, atau penyertaan modal usaha dari BUM Nagari, dapat diatur dengan baik maka perlu dimuat klausul atau pasal yang mengamanahkan hal tersebut dalam Ranperda ini.

Lalu, mengingatkan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, disingkat menjadi BUM Nag, tidak terlepas dari anggaran dan pembiayaan, maka kami sarankan kiranya dilakukan pendampingan oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga, sehingga pendampingan nagari yang dilakukan bukan hanya sekedar pendampingan pelaksanaan proyek yang masuk ke nagari saja, namun sekaligus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana nagari 

Kemudian, tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Nagari adalah untuk meningkatkan pendapatan nagari, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, namun demikian mengingat perbedaan kebutuhan, prilaku serta kondisi nagari yang berbeda-beda, maka perlu ditentukan dan atau diatur jenis usaha yang sesuai dengan nagari di mana Badan Usaha Milik Nagari itu dibentuk.

"Yang terakhir, untuk lebih sempurnanya peraturan daerah ini maka Fraksi Partai Golkar plus PBB menyarankan kepada pimpinan, agar dalam pembahasannya melibatkan tenaga ahli yang berkompeten tentang perda yang dimaksud, serta melakukan pembahasan lebih kongkrit lagi dengan membetuk panitia kusus (Pansus), sehingga perda yang dihasilkan berdaya guna serta bermanfaat bagi masyarakat," katanya mengakhiri. 

 

Sumber : Bagian Humas Setda Agam

 Disajikan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika
Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: