31 Agustus 2017

-

Temu Ramah dan Silaturrahmi dengan Perantau Palembayan ( Malaysia & Indonesia) dengan Tema “ Mampaharek Silaturahmi antaro rantau jo kampuang halaman”

-

Melepas Pawai Takbiran dalam Rangka Menyambut dan Memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1438 H/2017 M

» jadwal kegiatan lainnya

Sabtu, 18 November 2017 / 28 Safar 1439 H
Berita Detil

Rabu, 10/05/2017  12:57 WIB

Wacana Pemekaran Kabupaten Agam Kembali Mengapung

WacanaPemekaranKabupatenAgamKembaliMengapung

Wacana pemekaran Kabupaten Agam sudah mengapung sejak lama. Bahkan jauh sebelum PP 84 dirancang, saat ini wacana tersebut kembali mengapung.

 

Menurut Djalius Djalin St. Marajo, dulu wacana pemekaran Agam dengan nama Agam Tuo- Agam Mudo. Kemudian menjadi Agam Timur dan Agam Barat. Namun sejauh itu, belum nampak keseriusan elit daerah untuk mewujudkannya ke alam nyata.

 

“Kala itu, wacana pemekaran daerah hanya sebagai ota palamak kopi di lapau-lapau kopi,” ujarnya, Selasa (9/5) di Lubuk Basung.

 

Namun kini, wacana pemekaran Kabupaten Agam terus mengental. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Agam komit mengantarkan pemekaran sampai kepada tujuan akhir.

 

Sejauh ini dukungan demi dukungan terus mengalir dari setiap elemen yang ada. Tim yang sudah terbentuk terus melakukan tahapan-tahapan proses pemekaran daerah. Gelombang penolakan terhadap rencana tersebut, sejak tim pemekaran menjalankannya, tugas belum ada.

Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan hukum DPRD Agam,  Feri Adrianto mengatakan, untuk mewujudkan pemekaran Agam dibutuhkan waktu dan kesungguhan. Secara prinsip, Kabupaten Agam sudah memiliki hal tersebut. Prosesnya harus dilalui dengan sebaik mungkin.

Dikatakannya, sampai saat ini pemekaran Agam sudah mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Persyaratan dasar, seperti batas wilayah, antara lain dengan Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman sudah tuntas, dan sudah ada Permendagrinya.

 

Kemudian, yang menggembirakan, sudah ada sejumlah lokasi yang bersedia dijadikan untuk ibu kota kabupaten yang baru, seperti, Palupuah Kecamatan Palupuah, kemudian di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, dan di Balingka Kecamatan IV Koto.

 

Untuk lokasi di Balingka, Kecamatan IV Koto masyarakat sangat mendukung. Bahkan sudah disediakan lahan sekitar 39 hektar. Ia mengaku, dewan juga telah melakukan konsultasi dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Provinsi Sumatera Barat.

 Disajikan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika
Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: