20 Mei 2014

-

Penilaian Lomba Sekolah

-

Penilaian Tingkat Nasional

-

Pembicara Pada Acara Dialog Nasional

-

Acara Puncak Peringatan BBGRM XI & HKG-PKK Ke 42

-

Memberikan Ceramah pada Diklat Kepemimpinan Tk. III di Pusdiklat Regional Bukittinggi

» agenda lainnya

Rabu, 01 Oktober 2014 / 6 Zulhijjah 1435 H
Berita Detil

Senin, 25/01/2010  01:09 WIB

Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Sistem ini akan memberikan pemenuhan hak-hak administratif kepada seluruh penduduk tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif, seperti dalam Pemberian KK, Pengurusan KTP, Akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

Demikian disampaikan Bupati Agam, Aristo Munandar, saat Rapat Paripurna Penyampaian
Nota Penjelasan Bupati Agam tentang Ranperda Penyelenggaran Administrasi
Kependudukan di Aula I DPRD, kemarin.

Paripurna terbuka dibuka Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra dan dihadiri sejumlah
anggota Dewan, Pemda, Muspida Plus, Camat, Kepala BUMN, BUMD, Pers, LSM dan Ormas.

Kata Bupati, tujuan adanya Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, untuk
menciptakan suatu Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam sebuah aturan
yang nantinya akan menjadi Peraturan Daerah, agar terlindungnya hak-hak administrasi
masyarakat.

Terang Bupati, implementasi dari Reformasi bidang Administrasi Kependudukan sesuai
dengan PP No. 37/2007 tentang pelaksanaan UU No. 23/2006 salah satunya adalah
tentang Hak dan Kewajiban Penduduk.

Untuk masa yang akan datang, katanya, akan diberlakukan Akta Kelahiran Gratis bagi
anak yang berumur sampai 60 hari sejak tanggal kelahirannya.

Tetapi, bagi yang lewat dari masa yang telah ditentukan akan di kenakan sanksi
administrasi Rp25.000 sampai Rp300.000. Hal ini akan mendorong masyarakat agar
peduli dengan dokumen kependudukannya dan ini juga wujud dari Pelayanan Prima.
(Sumber antara)

 Disajikan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika
Share di situs jejaring sosial :