21 Agustus 2017

-

Melepas Pawai Alegoris

-

Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda tentang Perubahan Perda No.2 Tahun 2012 tentang Perubahan Retribusi Jasa Umum

» jadwal kegiatan lainnya

Rabu, 23 Agustus 2017 / 30 Zulqaidah 1438 H
Berita Detil

Kamis, 03/11/2016  12:00 WIB

Realisasi PBB-P2 Agam Sampai Oktober 2016 Capai 11,2 Persen

Sejak Januari sampai Oktober 2016 realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, baru sebesar Rp1,6 miliar dari target Rp3,5 miliar.

 

"Realisasi pendapatan PBB-P2 ini sekitar 11,2 persen dan realisasi Rp1,6 miliar ini berasal dari 108.727 lembar surat pemberitahuan pajak terurang," kata Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Agam Azmeldi Aziz di Lubuk Basung, Selasa (1/11).

 

Selain itu, masih ada objek ganda, masih banyak objek tidak jelas berupa status sudah beralih menjadi fasilitas umum dan wajib pajak tidak ada ditempat.

 

Menurutnya sedikitnya realisasi PBB-P2 ini akibat cabang pembantu tempat penyetoran PBB-P2 ini terlambat mengimput data, setelah pihak kecamatan menyetorkan dananya.

 

"Kita telah melakukan verifikasi objek ini dan mengusulkan untuk dihapuskan," katanya.

 

Agar pendapatan asli daerah dari PBB-P2 ini meningkat, tambahnya DPPKA Agam memberikan bonus kepada kecamatan yang berhasil memungut PBB-P2 diatas 100 persen.

 

Lalu, melakukan pendampingan dan pemantauan kecamatan yang realisasi PBB-P2 masih rendah seperti, Lubuk Basung, Malalak, Tanjung Raya, Palembayan, Matur dan Ampek Koto.

 

"Pendampingan dan monitoring tersebut telah kita lakukan dua tahap dengan melibatkan delapan petugas. Pada tahap pertama dilakukan pada 25 Juli sampai 14 Agustus 2015 dan tahap kedua pada pertengahan Oktober sampai November 3016," terangnya.

 

Anggota DPRD Agam, Yuspidar mendukung DPPKA Agam melakukan pendampingan dan monitoring agar realisasi akan tercapai sekitar 80 persen.

 

Selain itu, melakukan pemutakhiran bagi objek ganda, objek tidak jelas berupa status sudah beralih menjadi fasilitas umum dan lainnya.

 

"Kita sangat mendukung terobosan ini dalam memungut pajak," katanya.

 Disajikan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika
Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: