21 Agustus 2017

-

Melepas Pawai Alegoris

-

Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda tentang Perubahan Perda No.2 Tahun 2012 tentang Perubahan Retribusi Jasa Umum

» jadwal kegiatan lainnya

Minggu, 20 Agustus 2017 / 27 Zulqaidah 1438 H
Berita Detil

Rabu, 16/03/2016  13:47 WIB

Pemkab Agam Fokus Penataan Perangkat Daerah

Struktur organisasi dan kewenangan di pemerintah daerah akan berubah. Hal tersebut diterapkan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Dengan akan berubahnya kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar sosialisasi rancangan perubahan organisasi perangkat daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Agam, di aula kantor bupati, Rabu (16/3).

 

Acara tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Mulyadi. Turut hadir sebagai Narasumber Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Onzukrisno dan Kepala Bagian Kelembagan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Tarno. 

 

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Dewi Feblina Leni, mengatakan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk membangun pemahaman peserta sosialisasi tentang perubahan peta urusan pemerintahan pasca pengesahan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta menyelesaikan pengisian variabel besaran organisasi untuk penentuan tipologi SKPD sesuai dengan petunjuk teknis Ditjen Otda Daerah Kemendagri.

 

Sementara itu, Narasumber Onzukrisno dalam paparannya, menjelaskan ketentuan UU No 23/ tahun 2014 khususnya pasal 232 menyebutkan penataan kelembagaan akan diatur dengan PP dimana dalam menata kelembagaan prinsipnya berdasarkan urusan, dan di dalam UU/23/2014 diatur ada 24 kelembagaan urusan wajib. 

 

Enam diantaranya urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ada delapan organisasi urusan pilhan. "Tapi di kabupaten dan kota hanya lima, sebab tiga sudah beralih ke provinsi energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan kelautan," jelasnya.

 

Soal adanya penggabungan struktur kelembagaan, Onzukrisno menambahkan bahwa itu tergantung hasil pemetaan sebab pengambungan kelembagaan ada aturan tersendiri yang mengikat itu. "Yang jelas ke depan tidak ada lagi kelembagaan dalam bentuk kantor, semua harus berbentuk dinas atau badan yang sesuai dengan tipologinya, apakah tipe A, B atau C," terangnya.

 

Menindaklanjuti hal itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Mulyadi, menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah memulai proses dan fokus terkait rancangan pembentukan organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan petunjuk yang telah diberikan oleh Kemendagri dan rancangan PP pengganti PP Nomor 41 tahun 2014.

 

Karena, menurutnya PP yang baru dan Juknis terkait itu belum diterbitkan pemerintah pusat, namun demikian sesuai dengan aturan yang baru, banyak perubahan struktural di setiap Pemda khusus Agam memiliki delapan badan seperti, Kesbang atau BPBD akan dijadikan instansi vertikal dan tidak ada lagi instansi yang berbentuk kantor," katanya.

 

"Untuk itu, diharapkan seluruh SKPD untuk memberikan data-data indikator yang telah ditetapkan dengan data yang benar, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan agar proses dalam perubahan kelembagaan ini berjalan dengan semestinya," pintanya.

 Disajikan Oleh :
Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: