20 Mei 2014

-

Penilaian Lomba Sekolah

-

Penilaian Tingkat Nasional

-

Pembicara Pada Acara Dialog Nasional

-

Acara Puncak Peringatan BBGRM XI & HKG-PKK Ke 42

-

Memberikan Ceramah pada Diklat Kepemimpinan Tk. III di Pusdiklat Regional Bukittinggi

» agenda lainnya

Senin, 01 September 2014 / 6 Zulqaidah 1435 H
Berita Detil

Selasa, 13/03/2012  12:48 WIB

24 jam Tatap Muka, Wajib Dipenuhi Oleh Guru Sertifikasi di Agam

 

Semua Guru mengajar minimal 24 jam tatap muka, wajib dipenuhi bagi yang memiliki Sertifikasi mesti sesuai dan mengacu kepada Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Nomor 1720/I08.21/Se-2012 tentang Beban Kerja Guru Sertifikasi pada Satuan Pendidikan.
Hal itu disampaikan Drs.Erwin Umar, M.Pd kepada reporter, Selasa (13/03).
Erwin menyampaikan,  hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan , Pasal 5 ayat (1) tertulis; “Dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, guru dalam jabatan yang bertugas selain disatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di wilayah Kabupaten/Kota, dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, ungkapnya.
Mulai 01 Januari 2012 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 30 tahun 2011 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan sudah tidak berlaku lagi, semua mengacu kepada ; untuk pemenuhan beban kerja 24 jam tatap muka dalam seminggu, harus sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009, 
Untuk itu, perlu untuk menyusun SK Pembagian tugas sesuai dengan bidang studi sertifikasi Pendidik yang dimiliki oleh guru sertifikasi pada satuan kerja yang saudara pimpin, guru sertifikasi yang tidak mengajar sesuai dengan bidang studi sertifikat pendidiknya, maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan, guru yang sudah mendapatkan sertifikasi pendidik tetapi tidak dapat memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam seminggu maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan, 
Sedangkan, kepala satuan pendidikan memprioritaskan pemberian beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu bagi guru sertifikasi yang dinilai memiliki kinerja baik, Apabila pada satuan pendidikan (sekolah) guru tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu ( terutama guru sertifikasi ) maka Kepala satuan pendidikan harus melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Agam untuk mengatur penugasan ke satuan pendidikan lainnya, 
Sehingga, bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka pada satuan pendidikan lain, maka SK pembagian tugasnya pada sekolah tersebut harus mendapat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, ungkap Erwin.
Melalui surat edaran tersebut, pihaknya menyampaikan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan serta Kepala Sekolah se-Kabupaten Agam untuk memahaminya, ungkap Erwin.
Pada kesempatan itu, Erwin mengharapkan, dengan keluarnya SE Kepala Dinas yang baru ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya agar nantinya Guru yang akan menerima tunjangan sertifikasi adalah guru yang berhak sesuai dengan jerih payah yang dilakukannya jadi tidak semua guru yang akan mendapatkannya sehingga guru-guru yang belum mendapatkan termotivasi untuk mendapatkannya dan nantinya akan menghasilkan siswa yang bermutu, katanya mengakhiri.
Sumber : Bagian humas Setda Agam

Semua Guru mengajar minimal 24 jam tatap muka, wajib dipenuhi bagi yang memiliki Sertifikasi mesti sesuai dan mengacu kepada Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Nomor 1720/I08.21/Se-2012 tentang Beban Kerja Guru Sertifikasi pada Satuan Pendidikan. Hal itu disampaikan Drs.Erwin Umar, M.Pd kepada reporter, Selasa (13/03).
Erwin menyampaikan,  hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan , Pasal 5 ayat (1) tertulis; “Dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, guru dalam jabatan yang bertugas selain disatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di wilayah Kabupaten/Kota, dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, ungkapnya.
Mulai 01 Januari 2012 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 30 tahun 2011 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan sudah tidak berlaku lagi, semua mengacu kepada ; untuk pemenuhan beban kerja 24 jam tatap muka dalam seminggu, harus sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009, 
Untuk itu, perlu untuk menyusun SK Pembagian tugas sesuai dengan bidang studi sertifikasi Pendidik yang dimiliki oleh guru sertifikasi pada satuan kerja yang saudara pimpin, guru sertifikasi yang tidak mengajar sesuai dengan bidang studi sertifikat pendidiknya, maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan, guru yang sudah mendapatkan sertifikasi pendidik tetapi tidak dapat memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam seminggu maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan, 
Sedangkan, kepala satuan pendidikan memprioritaskan pemberian beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu bagi guru sertifikasi yang dinilai memiliki kinerja baik, Apabila pada satuan pendidikan (sekolah) guru tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu ( terutama guru sertifikasi ) maka Kepala satuan pendidikan harus melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Agam untuk mengatur penugasan ke satuan pendidikan lainnya, 
Sehingga, bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka pada satuan pendidikan lain, maka SK pembagian tugasnya pada sekolah tersebut harus mendapat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, ungkap Erwin.
Melalui surat edaran tersebut, pihaknya menyampaikan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan serta Kepala Sekolah se-Kabupaten Agam untuk memahaminya, ungkap Erwin.
Pada kesempatan itu, Erwin mengharapkan, dengan keluarnya SE Kepala Dinas yang baru ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya agar nantinya Guru yang akan menerima tunjangan sertifikasi adalah guru yang berhak sesuai dengan jerih payah yang dilakukannya jadi tidak semua guru yang akan mendapatkannya sehingga guru-guru yang belum mendapatkan termotivasi untuk mendapatkannya dan nantinya akan menghasilkan siswa yang bermutu, katanya mengakhiri.
Sumber : Bagian humas Setda Agam

 

 Disajikan Oleh : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Berita
 17/04/2012   Dari : nanang, kecamatan sreseh
apakah peraturan itu bisa dilaksanakan oleh yang bersangkutan ?????? apabila yang bersangkutan tida mampu melaksanakannya apa yang akan terjadi ???


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: